BANTEN — Persoalan keuangan PT Pos Indonesia akhirnya naik ke meja pimpinan DPR. Dalam audiensi dengan perwakilan karyawan di kompleks parlemen Senayan, Rabu (26/8), Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad tidak hanya mendengarkan keluhan, tetapi juga bertindak cepat dengan menghubungi langsung Menteri Keuangan via telepon.
Langkah itu diambil karena surat permintaan pencairan dana sebenarnya sudah diajukan sejak 12 Agustus, namun belum juga direalisasikan. Padahal, perusahaan pelat merah yang tengah berusia 281 tahun ini harus membayar gaji karyawan pada 1 September mendatang.
Ketua Komisi VI DPR Anggia Erma Rini mengungkapkan bahwa PT Pos Indonesia sebenarnya memiliki piutang kepada negara. Tagihan tersebut berasal dari pekerjaan dengan Kementerian Sosial (Kemensos) yang belum dibayar.
"Mereka punya tagihan di Kemensos, yang tadi Pak Dasco memonitor komunikasi kita dengan Danantara, dengan manajemen, dengan para karyawan untuk uang ini segera dicairkan," ujar Anggia usai pertemuan.
Berdasarkan hasil audit, total gaji yang harus dibayarkan mencapai Rp158 miliar. Angka ini lebih rendah dari catatan internal perusahaan yang menyebutkan kebutuhan sekitar Rp200 miliar lebih. Selain tagihan ke Kemensos, PT Pos Indonesia juga memiliki piutang di Bulog dan Peruri.
Anggia menegaskan bahwa dana tersebut merupakan kewajiban yang harus dibayar negara, bukan sekadar pinjaman atau talangan. Ia berharap pencairan bisa dilakukan secepatnya karena menyangkut hajat hidup puluhan ribu keluarga.
"Itu utang. Bukan talangan, jadi itu utang," tegasnya.
Ia menambahkan bahwa DPR berkomitmen untuk terus mengawal proses ini. "Secepatnya. Minggu ini, secepatnya. Tadi Pak Dasco langsung telepon Kemenkeu," katanya.
Persoalan gaji hanyalah puncak gunung es. PT Pos Indonesia saat ini mempekerjakan 31.000 karyawan aktif dan menanggung 28.000 pensiunan. Total ada sekitar 59.000 orang yang menggantungkan hidup pada perusahaan logistik tertua di Indonesia ini.
Dalam pertemuan tersebut, dibahas pula komitmen bersama antara manajemen, karyawan, dan Danantara untuk menyehatkan kondisi keuangan perusahaan. Anggia menilai PT Pos sebenarnya memiliki masa depan cerah di bisnis logistik, hanya saja perlu penyehatan terlebih dahulu.
"Kita sudah punya komitmen untuk bareng-bareng bisa membuat PT Pos Indonesia menjadi lebih berjaya lagi. Karena hari ini, ulang tahun PT Pos Indonesia yang ke-281 tahun. Jadi sudah tua banget dan menjadi kekayaan negara," jelas Anggia.
Ia menambahkan, "Pak Dasco minta untuk segera diurai dan diselesaikan penyehatan PT Pos dan menyelamatkan PT Pos."
Dengan adanya intervensi langsung dari pimpinan DPR ke Kementerian Keuangan, para karyawan kini hanya bisa berharap gaji mereka cair sebelum tenggat 1 September. Jika tidak, bukan hanya operasional perusahaan yang terganggu, tetapi juga ribuan keluarga yang bergantung pada PT Pos Indonesia akan terkena dampaknya.