BANTEN — Guru besar Webster University, Rovshan Ibrahimov, menilai restrukturisasi besar-besaran BUMN lewat Danantara Indonesia sebagai keputusan berani Presiden Prabowo Subianto. Hingga Agustus 2026, Danantara telah menghapus 290 entitas dari total 1.074 yang terpetakan. Langkah ini dinilai menjadi pelajaran bagi para pemimpin politik di negara-negara Barat.
Paragraf pembuka: Rovshan Ibrahimov, Profesor Departemen Hubungan Internasional Webster University, menyampaikan penilaian itu dalam analisis yang dimuat The Telegraph. Ia menyoroti kebijakan ekonomi Prabowo yang disebutnya sebagai "Prabowonomics", terutama melalui pembentukan Danantara Indonesia. Menurut Ibrahimov, membongkar struktur BUMN yang sudah mengakar puluhan tahun memerlukan keberanian menghadapi berbagai kepentingan yang telah tertanam kuat.
Prabowo semula memperkirakan jumlah entitas BUMN berada di kisaran 300 hingga 400. Setelah dilakukan pemetaan menyeluruh, jumlahnya ternyata membengkak menjadi 1.074 entitas. Lapisan organisasi bertambah kompleks melalui pembentukan anak perusahaan hingga entitas turunan.
Kondisi itu, menurut Ibrahimov, berpotensi melemahkan akuntabilitas, menciptakan fungsi yang tumpang tindih, dan membuka celah pemborosan. Hingga Agustus 2026, Danantara tercatat telah menghapus 290 entitas melalui merger, likuidasi, dan divestasi. Target yang dipatok Prabowo adalah merestrukturisasi 300 entitas hingga akhir tahun.
Danantara tidak lepas dari kritik karena dinilai memegang kekuasaan ekonomi yang sangat besar dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Mandatnya pun disebut lebih luas dibandingkan model sovereign wealth fund konvensional yang umumnya berorientasi pada investasi dan keuntungan finansial jangka panjang.
Ibrahimov menepis anggapan bahwa mandat luas itu otomatis merupakan penyimpangan. Menurutnya, Danantara memang diarahkan memanfaatkan dividen dan aset BUMN untuk mendukung prioritas pembangunan nasional, termasuk mendorong pengolahan bahan mentah di dalam negeri agar tercipta nilai tambah sekaligus lapangan pekerjaan.
"Untuk mencabut struktur yang telah berakar kuat, diperlukan tangan yang cukup tegas," ujar Ibrahimov seperti dikutip Republika dari The Telegraph, Jumat (18/9/2026).
Ibrahimov membandingkan model Danantara dengan pengalaman sejumlah negara Asia yang memakai peran negara untuk mendorong industrialisasi. Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan disebut pernah mengorganisasikan modal serta kebijakan negara guna mendukung pembangunan industri pada fase pertumbuhan pesat.
Ia secara khusus menyoroti Korea Selatan di bawah Presiden Park Chung-hee. Negara itu menggunakan rencana pembangunan ekonomi dan dukungan negara untuk mendorong perusahaan-perusahaan yang kemudian tumbuh menjadi konglomerasi besar atau chaebol.
"Keberhasilan tidak mungkin diraih tanpa risiko ataupun pilihan-pilihan yang sulit," kata Ibrahimov.
Menurut Ibrahimov, inti Prabowonomics adalah keyakinan bahwa kekayaan nasional harus digunakan secara lebih terarah untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat. Danantara menjadi instrumen untuk menggerakkan aset negara agar produktivitas rakyat Indonesia ikut terdongkrak.
"Dan mungkin di sinilah letak inti Prabowonomics: Presiden meyakini bahwa kekayaan nasional Indonesia harus digunakan secara lebih terarah demi kemakmuran rakyatnya," ucap Ibrahimov.
Ia menambahkan, langkah Prabowo menunjukkan bahwa perubahan besar menuntut keberanian mengambil risiko dan membuat pilihan sulit. Pengalaman Indonesia lewat Danantara, menurutnya, bisa menjadi cermin bagi kepemimpinan politik di Inggris dan Amerika Serikat yang kerap kesulitan memangkas struktur negara karena potensi resistensi.
"Danantara merupakan upaya Prabowo untuk menggerakkan neraca keuangan negara bagi kepentingan mereka yang pada hakikatnya merupakan pemiliknya: rakyat Indonesia," kata Ibrahimov.