BANTEN — PT PLN (Persero) mendapat penugasan dari Kementerian ESDM untuk mengembangkan Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) Ungaran, Jawa Tengah, dengan kapasitas hingga 55 megawatt sesuai RUPTL 2025–2034. Proyek ini menjadi bagian dari upaya mempercepat transisi energi sekaligus memperkuat ketahanan listrik domestik. Pengembangannya masih berada di tahap studi dan eksplorasi, dengan kajian sosial-lingkungan disiapkan agar manfaatnya dirasakan warga sekitar.
Pemerintah menugaskan PT PLN (Persero) menggarap panas bumi Gunung Ungaran, Jawa Tengah. Penugasan ini tertuang dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 134 Tahun 2026, dengan target kapasitas pengembangan mencapai 55 MW mengacu pada RUPTL 2025–2034.
Langkah tersebut dibahas dalam Dialog Stakeholders Panas Bumi Gunung Ungaran yang digelar Universitas Diponegoro (Undip) di Semarang, Kamis (17/9). Forum itu mempertemukan legislatif, pemerintah daerah, akademisi, masyarakat, dan pemangku kepentingan lain untuk membahas potensi panas bumi Ungaran, kebutuhan listrik Jawa Tengah, serta aspek lingkungan dan sosialnya.
Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Sugeng Suparwoto menilai pengembangan energi baru terbarukan (EBT) menjadi kunci menjawab tantangan ketahanan energi nasional. Kebutuhan listrik terus naik, sementara ketergantungan pada energi fosil menyisakan persoalan dari sisi ekonomi maupun lingkungan.
“Kalau kita bicara energi, ada tiga hal yang harus diperhatikan, yaitu energy security, affordability, dan sustainability. Ketiganya harus berjalan bersama,” ujar Sugeng.
Menurutnya, panas bumi punya keunggulan karena bisa menjadi base-load atau menyala 24 jam dengan emisi rendah. Indonesia disebut memiliki potensi sekitar 24,7 gigawatt (GW), terbesar kedua di dunia setelah Amerika Serikat.
“Indonesia adalah negara dengan potensi panas bumi nomor dua terbesar di dunia setelah Amerika. Potensi panas bumi kita kurang lebih 24,7 gigawatt (GW). Inilah salah satu renewable energy yang andal, karena bisa menjadi base-load atau 24 jam nyala, dengan emisi rendah,” imbuhnya.
Sugeng mengingatkan pengembangan panas bumi tidak bisa asal jalan. Sebab, banyak titik potensial berada di kawasan hutan atau wilayah bernilai sosial dan budaya. Aspek lingkungan dan kepentingan warga mesti masuk sejak awal proses.
Direktur Panas Bumi Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM, Priatin Hadi Wijaya, menyatakan pemerintah terus mendorong pemanfaatan panas bumi dalam bauran energi nasional. Kapasitas pembangkit ditargetkan menembus sekitar 4,1 GW pada 2030 dan 7,5 GW pada 2034.
Dalam jangka panjang, pemanfaatan panas bumi diproyeksikan mencapai sekitar 23 GW pada 2060 untuk menopang target Net Zero Emission.
“Panas bumi ini merupakan salah satu energi terbarukan yang andal karena dapat menjadi base-load, sehingga dapat beroperasi secara berkelanjutan untuk mendukung sistem kelistrikan,” ujar Hadi.
Khusus Ungaran, Hadi menegaskan pemerintah baru sebatas menugaskan PLN. Prosesnya masih panjang karena butuh eksplorasi dan kajian untuk membuktikan potensi serta menentukan lokasi sumur yang tepat.
“Untuk membuktikan potensinya membutuhkan waktu. Ini proses yang tidak mudah, sampai kemudian menentukan titik sumur dan melakukan pengeboran eksplorasi,” katanya.
Penentuan titik sumur eksplorasi maupun fasilitas produksi akan dilakukan lewat kajian dan koordinasi dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta pihak terkait.
Executive Vice President Panas Bumi PLN, John Rembet, menyatakan perseroan siap menjalankan penugasan dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian. Menurutnya, panas bumi dimanfaatkan di lokasi sumbernya untuk memenuhi kebutuhan listrik dalam negeri.
“Panas bumi merupakan sumber energi domestik yang pemanfaatannya berada di dalam negeri. Karena itu, pengembangannya menjadi salah satu bagian penting dalam memperkuat kemandirian dan ketahanan energi nasional,” ujar John.
WKP Ungaran memiliki luas sekitar 29.800 hektare. Luasan itu tidak berarti seluruh area bakal dibangun fasilitas panas bumi, karena pemanfaatannya akan disesuaikan dengan hasil kajian dan kebutuhan proyek.
PLN juga menyiapkan kajian sosial dan lingkungan agar pengembangan panas bumi Ungaran memberi manfaat nyata bagi masyarakat sekitar, bukan sekadar menambah kapasitas pembangkit.
Bagi Jawa Tengah, proyek ini berpotensi menambah pasokan listrik rendah emisi sekaligus membuka peluang ekonomi di sekitar wilayah kerja. Namun, realisasinya masih bergantung pada hasil eksplorasi dan kesepakatan dengan berbagai pihak, termasuk warga dan pemerintah daerah.