800 Ribu Rumah di Banten Tak Layak Huni, BPN Serahkan 20 Sertipikat Tanah ke Warga Cisoka

Penulis: Aditya Nugraha  •  Sabtu, 21 November 2026 | 10:32:01 WIB
Penyerahan sertipikat tanah kepada warga Desa Sukatani, Kabupaten Tangerang, Rabu (18/11/2026).

KABUPATEN TANGERANG — Penyerahan sertipikat berlangsung Rabu (18/11/2026) di Desa Sukatani, bersamaan dengan peninjauan rumah warga yang menjadi penerima Program Bedah Rumah 2026. Harison menyebut sertipikat memberi perlindungan hukum yang lebih jelas atas hak masyarakat terhadap tanah yang ditempatinya.

Kabupaten Tangerang menyumbang sekitar 205 ribu unit dari total 800 ribu rumah tidak layak huni di Provinsi Banten. Angka itu menjadikan wilayah ini salah satu penyumbang terbesar persoalan perumahan di tingkat provinsi.

Mengapa Sertipikat Dianggap Sama Penting dengan Bedah Rumah

Harison menilai perbaikan fisik rumah tidak cukup berdiri sendiri. Tanpa legalitas, aset warga rawan sengketa meski bangunannya sudah diperbaiki.

"Kami ingin masyarakat tidak hanya memiliki rumah yang layak, tetapi juga mendapatkan kepastian hukum atas tanah yang ditempatinya. Dengan sertipikat, hak masyarakat atas tanah memiliki perlindungan hukum yang lebih jelas," ujar Harison.

Pernyataan itu merujuk pada data BPS yang turut disampaikan dalam keterangan resmi. Kolaborasi lintas sektor dinilai perlu agar program perbaikan rumah berjalan seiring dengan pemberian legalitas kepemilikan tanah.

Dokumen yang Harus Disiapkan Warga

Dalam kesempatan yang sama, Harison memberi edukasi soal tata cara pendaftaran tanah kepada warga Sukatani. Ada sejumlah dokumen yang perlu dipersiapkan sebelum mengajukan permohonan.

  • Kartu Tanda Penduduk (KTP)
  • Kartu Keluarga (KK)
  • Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
  • Alas hak atas tanah, seperti girik, Letter C, atau akta hibah

Jika seluruh persyaratan lengkap dan sesuai ketentuan, penyelesaian pendaftaran tanah ditargetkan paling lama dua bulan. Warga diminta tidak menunda pelengkapan dokumen agar proses sertipikasi tidak tersendat.

Imbauan Maruarar Sirait: Warga Diminta Awasi Bedah Rumah

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait meminta masyarakat ikut mengawasi pelaksanaan Program Bedah Rumah. Warga juga diminta mendokumentasikan setiap tahapan program.

Dokumentasi itu dinilai penting untuk mencegah kesalahan teknis maupun potensi kecurangan oleh oknum tidak bertanggung jawab. Pengawasan warga menjadi lapisan kontrol tambahan di luar pengawasan pemerintah.

Dengan kombinasi perbaikan rumah dan sertipikasi tanah, pemerintah berharap warga Banten tidak hanya memperoleh hunian lebih layak. Kepastian hukum atas tanah yang ditempati menjadi bagian tak terpisahkan dari tujuan tersebut.

Reporter: Aditya Nugraha
Sumber: radarbanten.co.id This article was automatically rewritten by AI based on the source above without altering the facts of the original article.
Back to top