BANTEN — Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa langkah menggenjot penggunaan B50 adalah strategi utama memangkas impor solar. Dalam pidatonya saat meresmikan bendungan di empat provinsi, Jumat (10/7/2026), ia menyebut masih ada pihak yang diuntungkan dari aktivitas impor BBM dan menolak program ini.
Pemerintah mengklaim penghematan devisa dari pengurangan impor solar bisa mencapai Rp170 triliun per tahun. Namun, ISEAI justru menyoroti sisi lain dari kebijakan ini: berkurangnya pasokan CPO untuk ekspor.
Lembaga tersebut menghitung, dengan asumsi harga rata-rata CPO CIF Rotterdam US$1.356 per metrik ton, potensi kehilangan devisa mencapai US$2,7 miliar atau sekitar Rp44 triliun per tahun. Angka ini merujuk pada proyeksi Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) bahwa ekspor CPO bakal turun sekitar 4 juta ton dalam setahun.
Masalah struktural juga mengintai. Dalam lima tahun terakhir, produksi CPO nasional hanya bergerak di kisaran 48–51 juta ton per tahun. Meski pada 2025 produksi naik 7,26 persen menjadi 51,66 juta ton, stok akhir domestik justru ambles hampir 20 persen menjadi sekitar 2,07 juta ton.
Data konsumsi hingga April 2026 menunjukkan kebutuhan domestik CPO sudah mencapai 2,14 juta ton. Dari jumlah itu, 1,14 juta ton tersedot untuk biodiesel, 831 ribu ton untuk pangan, dan 173 ribu ton untuk industri oleokimia. Artinya, tekanan terhadap pasokan ekspor kian besar jika B50 dijalankan penuh.
ISEAI menilai kebijakan ini diambil saat pertumbuhan produksi sawit cenderung stagnan. Tanpa terobosan peningkatan produktivitas, alokasi besar-besaran untuk energi berisiko mengorbankan pangsa pasar ekspor yang sudah terbangun.
Di luar wacana B50, pekan ini publik juga dihadapkan pada dua kebijakan lain yang tak kalah menyita perhatian. Indonesia Corruption Watch (ICW) menyoroti potensi perburuan rente dalam pengadaan 80 ribu mobil pikap untuk Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes Merah Putih).
Kepala Divisi Hukum dan Investigasi ICW Wana Ramsyah memperkirakan potensi kerugian negara mencapai Rp4,86 triliun hingga Rp5,54 triliun. Pasalnya, pengadaan 105 ribu unit pikap Mahindra & Mahindra dari India tidak dilakukan langsung ke produsen, melainkan melalui perusahaan perantara PT Bumi Indo Bumilang. Harga per unit disebut mencapai Rp185–194 juta, dengan total nilai kontrak sekitar Rp24,66 triliun.
Direktur Eksekutif Celios, Bhima Yudhistira, menambahkan bahwa impor dalam jumlah besar ini berpotensi memperlebar defisit perdagangan dengan India dan menekan nilai tukar rupiah. Tak hanya itu, industri otomotif nasional juga terancam karena kapasitas produksi dan tenaga kerja bisa tergerus.
Sementara itu, Kementerian ESDM tengah menyiapkan tambahan kuota produksi batu bara melalui