BANTEN — Data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencatat jumlah kapal nelayan di bawah 30 GT mencapai 836.733 unit, sementara kapal berukuran 30-200 GT hanya 7.899 unit. Meski jumlah nelayan kecil mendominasi, kebijakan terbaru pemerintah justru memberikan prioritas subsidi BBM solar kepada kapal berukuran besar.
Pemerintah akan memberlakukan harga khusus BBM solar Rp15.000 per liter dengan kuota 400 ribu ton untuk enam bulan ke depan. Kebijakan ini hanya berlaku untuk kapal nelayan berukuran 30-200 GT. Padahal nelayan kecil dengan kapal di bawah 30 GT saat ini harus membeli solar dari pengecer dengan harga Rp9.000-Rp10.000 per liter.
"Dari jumlah perahu hingga populasi terbesar nelayan adalah nelayan kecil, seharusnya fokus utama dan prioritas Presiden adalah menjamin akses dan harga BBM kepada nelayan kecil," tegas Susan Herawati dalam keterangan tertulis, Jumat (17/7).
Menurut Susan, BBM menyumbang 60-70% dari total biaya pengeluaran nelayan dalam rantai produksi perikanan. Nelayan kecil terpaksa mengeluarkan biaya tambahan Rp2.200-Rp3.200 per liter untuk mendapatkan solar dari pengecer.
Harga normal solar subsidi seharusnya Rp6.800 per liter. Namun karena minimnya fasilitas Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang dikhususkan untuk nelayan kecil, mereka harus membeli dari pengecer dengan harga jauh di atas patokan.
Di pesisir timur Sumatra Utara dan pesisir Teluk Jakarta, nelayan kecil bahkan harus membayar Rp10.000 per liter. Sementara di pesisir Jepara, Jawa Tengah, hingga Pulau Masalembu, Jawa Timur, harga solar berkisar Rp9.000-Rp9.500 per liter.
Ironisnya, di beberapa pesisir dan pulau kecil, nelayan kecil tidak hanya membayar lebih mahal tetapi juga mengalami pembatasan jumlah BBM solar yang bisa dibeli. Akibatnya, biaya produksi melonjak sementara hasil tangkapan tidak menentu.
"Keseluruhan permasalahan ini berdampak langsung terhadap penurunan perekonomian nelayan kecil," tegas Susan.
Susan menambahkan, permasalahan akses BBM solar bagi nelayan kecil sudah berlangsung bertahun-tahun tanpa ada upaya serius dari pemerintah. Ketiadaan infrastruktur SPBU khusus nelayan kecil menjadi akar masalah yang hingga kini belum terselesaikan.