SERANG — Ketua Fraksi NasDem DPRD Banten, Wawan Suhada, meminta Pemerintah Provinsi Banten segera berbenah. Pasalnya, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Banten dikhawatirkan akan disalip oleh PAD Kabupaten Tangerang, sebuah wilayah yang secara administratif berada di bawah provinsi tersebut.
Wawan menilai situasi ini bukan sekadar peringatan, melainkan sebuah cambuk bagi Pemprov Banten, khususnya Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), untuk bekerja lebih keras. Ia menekankan bahwa ketergantungan pada sumber penerimaan lama tidak lagi cukup.
"Kami melihat nilai PAD Provinsi Banten ini hampir tersalip oleh PAD Kabupaten Tangerang. Ini menjadi sebuah cambuk untuk Pemprov Banten, khususnya Bapenda, agar dapat kreatif, melakukan inovasi dalam proses-proses pendapatan daerah," kata Wawan, Senin, 24 Agustus 2026.
Wawan menjelaskan, posisi Kabupaten Tangerang yang strategis dengan aktivitas ekonomi yang besar menjadi salah satu faktor utama. Wilayah ini memiliki banyak kawasan industri, perumahan, dan pusat perbelanjaan yang menghasilkan pendapatan signifikan dari pajak bumi dan bangunan, pajak hotel, restoran, hingga hiburan.
Kondisi ini menjadi ironi ketika kabupaten justru mampu mengejar ketertinggalan dari provinsi yang seharusnya memiliki cakupan penerimaan lebih luas. Oleh karena itu, Pemprov Banten didesak untuk menyusun strategi yang lebih agresif dalam mengembangkan potensi pendapatan di luar sektor andalan.
Wawan juga menyoroti potensi perubahan sumber penerimaan pajak, terutama dari sektor kendaraan bermotor. Ia meminta Bapenda Banten untuk mengantisipasi pergeseran pola penggunaan kendaraan masyarakat, khususnya meningkatnya adopsi kendaraan listrik.
Perubahan ini dinilai dapat berdampak signifikan terhadap penerimaan daerah dalam jangka panjang. Sebab, skema pajak kendaraan bermotor konvensional berbasis bahan bakar minyak (BBM) tidak akan berlaku sama untuk kendaraan listrik.
"Bapenda harus didorong proaktif dan kreatif untuk memaksimalkan misalnya pajak dari permukaan air, pajak tambang, dan retribusi lainnya," ujarnya.
Menurut Wawan, sebenarnya potensi pendapatan Banten masih cukup besar dan belum tergarap maksimal. Ia menyebut beberapa sektor seperti pajak permukaan air dan pajak tambang memiliki nilai ekonomis yang tinggi, namun belum dikelola secara optimal.
"Ini bukan perkara mudah, ini perkara yang harus kita siapkan skemanya secara komprehensif," katanya.
Ia menambahkan, diperlukan pemetaan yang jelas dan skema pengelolaan yang lebih terpadu agar potensi yang ada dapat dikonversi menjadi penerimaan daerah yang signifikan. Tanpa langkah tersebut, posisi PAD Banten berpotensi terus tergerus oleh daerah-daerah di bawahnya.
Dalam dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Banten 2027, PAD masih menjadi sumber pendapatan terbesar dengan target mencapai Rp 6,95 triliun. Angka ini menunjukkan bahwa pemerintah masih sangat bergantung pada PAD untuk membiayai pembangunan dan belanja daerah.
Besarnya target tersebut menjadikan dorongan untuk mencari sumber penerimaan baru menjadi semakin krusial. Jika tidak diimbangi dengan inovasi, target yang sudah ditetapkan bisa menjadi beban di tengah ketatnya persaingan ekonomi antarwilayah.