BANTEN — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan saldo awal tersebut bukan dana mengendap. Pemilik rekening bisa langsung menariknya begitu dana masuk.
"Bisa, bisa ditarik (saldo awal Rp50 ribu)," kata Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (9/9).
Sumber dana program ini adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dengan asumsi 200 juta penerima, Airlangga memperkirakan kebutuhan totalnya menembus Rp11 triliun.
"Totalnya kalau 200 juta penduduk kan berarti kira-kira 600 juta (dolar AS) atau sekitar Rp11 triliun lah," ujarnya.
Pencairan tidak akan dilakukan sekaligus. Pemerintah memilih skema bertahap, sementara pola penganggarannya masih dalam pembahasan bersama Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
"Anggaran nanti kita bahas, karena kan enggak semuanya langsung segitu. Kan nanti itunya secara bertahap," kata Airlangga.
Program ini tidak hanya menyasar warga yang baru menginjak usia 17 tahun. Pemilik rekening bank yang sudah ada pun tetap mendapat saldo awal tersebut.
Rekening baru akan dikonsolidasikan dengan rekening lama, terutama bagi masyarakat yang memiliki lebih dari satu akun di BRI maupun BSI.
"Nanti dikonsolidasi. Jadi kalau rekening ini kan untuk berbagai program pemerintah. Jadi nanti dikonsolidasi di BRI maupun di BSI. Nanti yang punya multiple account juga nanti kita lihat," ujarnya.
Bank Rakyat Indonesia (BRI) disiapkan melayani pembukaan rekening di seluruh Indonesia. Bank Syariah Indonesia (BSI) mendapat penugasan khusus untuk wilayah Aceh.
Pembukaan rekening akan memanfaatkan data kependudukan dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), khususnya Nomor Induk Kependudukan (NIK). Data itu kemudian dipadankan dengan sistem BI untuk mendukung pembayaran dan gateway system lewat QRIS.
Teknis pembukaan rekening masih digodok, termasuk apakah masyarakat perlu datang langsung ke bank. BRI dan BSI dinilai sudah punya program pendukung untuk tahap ini.
Airlangga menyebut pemerintah pernah menerapkan mekanisme serupa pada periode sebelumnya, dengan penyaluran dana langsung dari Kementerian Keuangan ke rekening penerima.
Rekening ini nantinya dipakai untuk berbagai program pemerintah, termasuk penyaluran bantuan sosial. Pelaku UMKM mendapat fasilitas tambahan berupa sistem pembayaran QRIS tanpa biaya bagi pedagang.
Program ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto agar seluruh masyarakat Indonesia memiliki rekening perbankan.
Peluncuran atau roll-out program masih menunggu rampungnya pembahasan teknis dan regulasi bersama BI dan OJK. Setelah itu, pemerintah akan menyusun timeline pelaksanaan melalui Dewan Nasional Keuangan Inklusif.
"Insya Allah kita sudah bisa mulai (program ini sebelum akhir tahun)," ujarnya.
Bagi perbankan, program ini berpotensi mendorong pertumbuhan rekening dana murah (CASA) dalam jumlah besar. Namun besaran dampaknya bergantung pada perilaku nasabah mempertahankan saldo di rekening masing-masing.