BANTEN — Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia memimpin rapat koordinasi lintas lembaga yang membahas penguatan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dan devisa di tengah ketidakpastian global. Rapat itu dihadiri Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Menteri Investasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani, Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto, Kepala BIN Muhammad Herindra, dan perwakilan Pertamina. Bahlil menegaskan forum tersebut merupakan koordinasi rutin, bukan rapat darurat, dengan fokus mendorong penciptaan nilai tambah di sektor energi.
Rapat berlangsung di kantor Kementerian Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi. Bahlil menyebut kehadiran sejumlah pejabat tinggi lintas institusi menunjukkan energi menjadi sektor yang butuh dukungan banyak pihak, mulai dari legislatif, kepolisian, intelijen, hingga badan investasi.
Menurut Bahlil, kondisi global yang tidak menentu membuat pemerintah perlu menjaga dua hal sekaligus: pasokan energi dalam negeri dan kontribusi sektor energi terhadap kas negara. Ia meminta seluruh pihak yang hadir memperkuat ketahanan energi sekaligus mempercepat transisi energi nasional.
Ada tiga sasaran yang disebut Bahlil dalam rapat tersebut. Pertama, penciptaan nilai tambah dari komoditas energi agar tidak dijual dalam bentuk mentah. Kedua, peningkatan PNBP dari sektor sumber daya alam. Ketiga, penguatan devisa negara di tengah tekanan eksternal.
Ketiga sasaran itu saling terkait. Hilirisasi di sektor energi diharapkan menaikkan nilai jual komoditas, yang pada akhirnya menambah setoran ke negara dan mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah. Namun, upaya ini menuntut investasi besar dan koordinasi antarlembaga yang rapat, terutama soal perizinan dan pengamanan operasi di lapangan.
Kehadiran Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto dan Kepala BIN Muhammad Herindra memberi sinyal bahwa rapat tidak hanya membahas angka. Operasi sektor energi kerap bersinggungan dengan persoalan keamanan, mulai dari penambangan ilegal, pencurian minyak, hingga gangguan terhadap proyek strategis.
Dukungan aparat menjadi penting ketika pemerintah ingin mempercepat proyek hilirisasi di daerah. Tanpa pengamanan yang memadai, target produksi dan investasi bisa meleset, yang berdampak langsung pada penerimaan negara.
Pertamina hadir sebagai pelaku utama di sektor energi hulu hingga hilir. Perusahaan pelat merah itu memegang peran besar dalam menjaga pasokan bahan bakar dan menggarap proyek pengolahan di dalam negeri.
Sementara itu, Menteri Investasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani membawa mandat soal masuknya modal asing dan domestik. Realisasi investasi di sektor energi menjadi indikator apakah kebijakan hilirisasi berjalan sesuai rencana atau tersendat di tahap perizinan.
Bagi investor, sinyal dari rapat ini adalah pemerintah masih menempatkan sektor energi sebagai sumber penerimaan utama. Kebijakan yang mengarah ke hilirisasi biasanya menguntungkan emiten yang punya fasilitas pengolahan, tetapi bisa menekan margin eksportir bahan mentah.
Pelaku usaha di sektor energi perlu mencermati aturan turunan yang mungkin menyusul, terutama soal kewajiban pengolahan di dalam negeri dan skema bagi hasil dengan negara. Kejelasan aturan akan menentukan apakah investasi baru masuk atau tertahan.
"Rapatnya sifatnya koordinasi biasa dalam rangka mendorong bagaimana penciptaan nilai tambah dan bagaimana bisa meningkatkan PNBP dan meningkatkan devisa kita di era kondisi global yang tidak menentu," ujar Bahlil dalam jumpa pers, Jumat (16/10).
Pernyataan itu menegaskan bahwa forum lintas lembaga ini bukan ajang pengumuman kebijakan baru, melainkan langkah menyamakan arah sebelum keputusan teknis diambil masing-masing kementerian dan lembaga.