BANTEN — Sebanyak 64 pekerja PT Krakatau Steel (Persero) Tbk yang sempat diberhentikan sepihak kembali dipekerjakan dengan status PKWT, upah sesuai UMR, dan jaminan BPJS setelah Komisi VI DPR memediasi sengketa mereka dengan manajemen. Kesepakatan itu menutup hampir sebulan negosiasi yang melibatkan serikat buruh, direksi perusahaan, dan pimpinan DPR.
Paragraf pembuka: Mediasi berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, dan turut dihadiri Direktur Utama Krakatau Steel. Ketua Komisi VI DPR Anggia Ermarini menyebut penyelesaian sengketa ini berangkat dari arahan langsung Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, yang meminta persoalan normative para pekerja di lingkungan BUMN itu diurai tuntas.
Para pekerja yang terdampak telah mengabdi hingga delapan tahun tanpa kejelasan status kerja maupun hak-hak dasar. Kondisi itu membuat posisi mereka rentan ketika perusahaan melakukan pemberhentian sepihak.
Komisi VI menilai persoalan bukan sekadar soal PHK, melainkan menyangkut kepastian hubungan kerja yang tak kunjung diberikan. Mediasi pun difokuskan pada pemenuhan tuntutan normative: status kerja, besaran upah, dan jaminan sosial.
Hasil mediasi memastikan 64 pekerja kembali dipekerjakan dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Upah mereka disesuaikan dengan upah minimum regional (UMR), dan kepesertaan BPJS dipastikan aktif.
"64 pekerja yang semestinya mau diberhentikan itu menjadi PKWT dengan gaji yang UMR lalu kemudian BPJS juga udah ada, dengan status yang jelas juga," ujar Anggia usai pertemuan, Rabu (18/11).
Status PKWT dipandang sebagai jalan tengah. Komisi VI berjanji mengawal agar para pekerja dapat diangkat menjadi karyawan tetap (PKWTT) seiring pembenahan internal perusahaan.
Ketua Umum Konfederasi KASBI Sunarno menuturkan, jalur birokrasi di tingkat daerah kerap menemui jalan buntu. Karena itu, serikat memilih melibatkan parlemen untuk membuka ruang penyelesaian.
Sunarno juga mengungkapkan bahwa sebelumnya serikat pekerja sempat mengalami pemberangusan. Intervensi Komisi VI dan pimpinan DPR dinilainya bergerak cepat memfasilitasi dialog dengan manajemen Krakatau Steel.
"Kawan-kawan yang diberhentikan ini akhirnya dipekerjakan kembali," kata Sunarno.
Kesepakatan ini menyelesaikan persoalan normative jangka pendek, tetapi status PKWT menandai pekerjaan rumah berikutnya: transisi menuju karyawan tetap. Komisi VI menyatakan akan terus memantau pembenahan internal Krakatau Steel agar janji pengangkatan itu tidak berhenti di atas kertas.
Bagi pekerja, kepastian upah UMR dan BPJS menjadi penopang dasar yang sebelumnya tidak mereka miliki. Bagi perusahaan, penyelesaian ini menutup satu sumber ketegangan hubungan industrial di tengah tekanan kinerja industri baja nasional.