TANGERANG — Kepala Badan Pusat Statistik RI Amalia Adininggar Widyasanti memaparkan sebaran rumah tidak layak huni (RTLH) di delapan kabupaten dan kota Banten. Selain Kabupaten Tangerang dengan 205.000 unit, angka tinggi juga tercatat di Kabupaten Pandeglang 162.000 unit dan Kabupaten Lebak 128.000 unit.
Kota Tangerang menyumbang 126.000 unit, disusul Kota Tangerang Selatan 78.171 unit, Kabupaten Serang 73.600 unit, Kota Serang 17.800 unit, dan Kota Cilegon 9.400 unit. Data tersebut disampaikan Amalia di Tangerang pada Rabu (18/11/2026) malam.
Amalia menjelaskan, mayoritas penghuni RTLH berasal dari kelompok masyarakat ekonomi terbawah, yakni desil 1 hingga 4. Penentuan calon penerima bantuan turut mengacu pada kriteria fisik bangunan dari Kementerian Perumahan.
Kriteria tersebut mencakup kondisi fondasi yang rapuh, dinding rusak, hingga atap yang nyaris roboh. Pendataan fisik menjadi dasar sebelum renovasi dikerjakan.
Menteri PKP Maruarar Sirait mengumumkan kenaikan kuota program bedah rumah di Banten secara drastis pada 2026 menjadi 11.865 unit. Angka itu jauh di atas capaian 2025 yang hanya 1.762 unit.
Alokasi terbesar diberikan kepada Kabupaten Tangerang sebanyak 4.013 unit, diikuti Kabupaten Pandeglang 2.143 unit, Kabupaten Lebak 1.823 unit, dan Kabupaten Serang 1.788 unit.
Sisanya tersebar di Kota Serang 583 unit, Kota Tangerang 572 unit, Kota Tangerang Selatan 526 unit, dan Kota Cilegon 417 unit.
Maruarar menegaskan seluruh bantuan renovasi hunian diberikan gratis tanpa pungutan biaya apa pun. Ia mengimbau warga berani merekam dan memviralkan jika menemukan indikasi pungutan liar atau penyimpangan di lapangan.
Imbauan tersebut menjadi kontrol sosial sekaligus peringatan bagi pelaksana program di tingkat bawah. Warga yang menemukan kejanggalan diminta tidak diam saja.
Dengan kuota baru, pemerintah menargetkan penurunan jumlah RTLH di Banten berjalan lebih cepat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Kabupaten Tangerang menjadi prioritas utama karena menampung unit terbanyak.