BANTEN — Kepastian itu disampaikan Bahlil usai rapat koordinasi di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (11/9/2026). Ia menyebut pemerintah mengikuti perkembangan harga minyak global secara saksama bersama Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.
Alasan Pemerintah Bertahan di Tengah Lonjakan Harga Minyak
Bahlil mengakui menahan harga BBM subsidi bukan keputusan ringan. Setiap kenaikan harga minyak dunia menambah beban subsidi yang harus ditanggung negara.
"Memang ini adalah sesuatu yang tidak ringan, ini sesuatu yang berat. Kenapa? Karena pasti penambahan subsidinya nambah. Tetapi Bapak Presiden Prabowo berpandangan bahwa membela dan menjaga daya beli masyarakat untuk menengah ke bawah itu jauh lebih penting sekalipun dengan berbagai macam hal-hal yang sudah kita lakukan," katanya.
Pertimbangan daya beli kelompok menengah ke bawah menjadi alasan utama. Pemerintah memilih menahan harga di tingkat konsumen ketimbang meneruskan tekanan harga minyak ke masyarakat.
Rata-Rata ICP Jadi Penopang Keputusan
Selain daya beli, pemerintah bersandar pada rata-rata harga minyak Indonesia. Bahlil menyebut ICP sejak Januari hingga September 2026 berada di kisaran US$85–90 per barel.
"Sekalipun sekarang sudah menjadi 106 sampai 108 dolar per barel, tapi rata-rata ICP dari Januari sampai dengan bulan September sekarang itu kurang lebih di angka sekitar 85 sampai 90. Jadi masih, overall masih oke, ya," ujarnya.
Rata-rata tersebut memberi ruang fiskal bagi pemerintah untuk tidak serta-merta menaikkan harga BBM subsidi. Namun lonjakan harga minyak yang berlanjut bisa mengubah hitungan ini.
Tekanan ke Subsidi dan Daya Beli
Harga minyak di atas US$108 per barel menempatkan pos subsidi energi dalam posisi rentan. Setiap tambahan rupiah subsidi mengurangi ruang belanja negara untuk program lain.
Di sisi lain, menahan harga BBM subsidi menjaga inflasi energi tetap terkendali. Bagi rumah tangga dan pelaku usaha kecil, keputusan ini menahan kenaikan biaya transportasi dan distribusi barang.
Pemerintah menyatakan akan terus memantau harga minyak global dan dampaknya terhadap kondisi fiskal. Belum ada indikasi kapan kebijakan ini akan ditinjau ulang.
Investasi mengandung risiko.
