BANTEN — Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengungkap banyak KTP milik keluarga penerima manfaat bansos dipakai orang lain untuk membeli aset, termasuk mobil. Praktik ini diduga berlangsung lama karena pemilik kendaraan ingin menghindari pajak progresif. Pemerintah menyiapkan layanan pengaduan resmi bagi warga yang merasa KTP-nya disalahgunakan.
Praktik memakai identitas orang lain untuk membeli kendaraan kembali mencuat setelah Kementerian Sosial menemukan sejumlah kasus penyalahgunaan data penerima bantuan. Temuan itu muncul di tengah upaya pemerintah memperbaiki akurasi data bansos lewat digitalisasi.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, menyatakan KTP milik Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tidak hanya dipakai untuk membeli mobil. Identitas mereka juga digunakan untuk membeli rumah, tanah, bahkan mendirikan perusahaan.
"Banyak contoh KTP milik keluarga penerima manfaat digunakan orang lain untuk membeli aset, seperti rumah, tanah, dan mobil, bahkan untuk membuat perusahaan," ujar Gus Ipul, dikutip dari CNBC Indonesia.
Aset Dibeli, Hak Bansos Bisa Hilang
Dampaknya bukan sekadar administratif. Warga yang identitasnya dipakai orang lain berisiko kehilangan status sebagai penerima bantuan, karena data mereka terlihat seolah memiliki aset atau usaha yang tidak pernah mereka miliki.
Digitalisasi bansos digadang-gadang bisa menekan celah ini. Pemerintah berharap data penerima menjadi lebih mutakhir dan akurat, sehingga KTP masyarakat kurang mampu tidak lagi mudah dimanfaatkan pihak tak bertanggung jawab.
Pajak Progresif, Alasan Lama di Balik Pinjam KTP
Membeli mobil atas nama orang lain bukan hal baru di Indonesia. Tujuannya satu: menghindari pajak progresif kendaraan bermotor. Sistem ini menaikkan tarif pajak begitu seseorang memiliki lebih dari satu kendaraan sejenis yang terdaftar atas nama yang sama.
Besaran pajak progresif berbeda di tiap daerah dan bergantung pada jumlah kendaraan yang dimiliki. Semakin banyak kendaraan, semakin besar pula pajak yang harus dibayar. Karena itu, sebagian orang memilih meminjam KTP kerabat, tetangga, atau siapa pun yang bersedia namanya dipakai.
Praktik ini tidak hanya merugikan negara dari sisi penerimaan pajak. Pemilik KTP yang identitasnya dipakai juga dirugikan karena kehilangan hak atas bansos dan bisa terseret masalah hukum jika kendaraan itu terlibat pelanggaran atau kecelakaan.
Cara Melaporkan Dugaan Penyalahgunaan KTP
Kementerian Sosial menyediakan sejumlah kanal resmi untuk menyanggah dugaan penyelewengan data. Warga bisa menghubungi call center, aplikasi, atau portal perlindungan sosial yang dikelola pemerintah.
Melalui kanal itu, penerima bansos dapat melaporkan jika merasa identitasnya dipakai untuk membeli aset atau mendirikan usaha yang tidak pernah dilakukan. Laporan tersebut menjadi dasar bagi pemerintah untuk menelusuri dan mengoreksi data.
Kasus ini menambah daftar persoalan seputar data kependudukan dan bansos yang perlu dibenahi. Bagi pemilik kendaraan, memakai KTP orang lain untuk membeli mobil menyimpan risiko jangka panjang, mulai dari sengketa kepemilikan hingga kesulitan saat menjual kembali unit tersebut.
