BANTEN — Jakarta, Kompasiana — Pernyataan Presiden Prabowo Subianto dalam acara Peluncuran Motor Listrik Nasional (MOLINAS) memicu perdebatan publik. Gaya komunikasi blak-blakan itu menegaskan komitmen pemerintah mendorong adopsi kendaraan listrik, tetapi kalimat penutupnya justru menjadi sorotan: "Nanti kalau ada yang masih pakai motor bensin, ya rasain sendiri!"
Secara matematis, kalkulasi Presiden memiliki pijakan kuat. Beralih ke motor listrik disebut mampu memangkas biaya operasional harian minimal 50 persen dibandingkan motor berbahan bakar minyak (BBM). Bagi pedagang kecil dan pekerja harian yang tertekan fluktuasi harga BBM, potensi penghematan ini memang signifikan.
Pemerintah berjanji memangkas bunga cicilan dan mengusahakan skema tanpa uang muka. Insentif ini dirancang meruntuhkan hambatan utama adopsi teknologi baru: tingginya harga beli di awal atau upfront cost.
Di balik gertakan efisiensi itu, keputusan warga bertahan dengan motor bensin kerap didasari hambatan nyata yang belum terselesaikan. Ketersediaan stasiun penukaran atau pengisian baterai (SPKLU) masih sangat terbatas dan belum menjangkau seluruh wilayah. Durasi pengisian daya yang lama serta ketidakpastian harga jual kembali membuat pilihan beralih ke motor listrik terkesan dipaksakan.
Logika kritis lain muncul dari skema kredit yang ditawarkan. Pemangkasan DP memang mempermudah konsumen membawa pulang motor baru, tetapi penghematan bensin harian berisiko habis untuk membayar cicilan bulanan. Belum lagi potensi beban biaya penggantian baterai yang mahal di masa mendatang.
Sentilan tersebut juga terasa tidak adil bagi masyarakat di wilayah pedalaman atau kawasan dengan pasokan listrik belum stabil. Bagi mereka, motor bensin masih menjadi andalan karena tangguh di berbagai medan, sementara teknologi motor listrik belum sepenuhnya fungsional menggantikan peran tersebut.
Ketegasan politik memang efektif untuk mengekselerasi transisi energi bersih dan memantik kesadaran publik akan efisiensi ekonomi. Namun, transisi energi nasional yang berkelanjutan tidak bisa hanya mengandalkan gertakan efisiensi atau iming-iming kredit murah.
Pemerintah memiliki tanggung jawab besar membuktikan ekosistem kendaraan listrik nasional sudah benar-benar matang, aman, andal, dan siap diakses hingga ke pelosok. Tanpa jaminan ekosistem yang solid, narasi "rasain sendiri" berisiko terdengar sebagai bentuk pemaksaan halus ketimbang solusi yang memerdekakan kantong rakyat.