LEBAK — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak terus memacu penyelesaian pematangan lahan seluas 5,4 hektare di Kecamatan Lebakgedong. Lokasi ini disiapkan khusus bagi ratusan warga yang hingga kini masih bertahan di hunian sementara (huntara) pascabencana banjir bandang beberapa waktu lalu.
Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Perkim) Kabupaten Lebak, Iwan Sutikno, menyatakan bahwa progres kesiapan lahan saat ini menjadi fokus utama sebelum pembangunan fisik dimulai. Dari sejumlah kriteria kesiapan atau readiness criteria (RC) yang disyaratkan pusat, pematangan lahan tinggal menyisakan tahap penyempurnaan.
“Dari sekian Readiness Criteria (RC), tinggal beberapa saja yang masih harus dipenuhi, salah satunya kesiapan lahan yang progresnya sudah mencapai 70 persen,” ujar Iwan, Jumat (8/5/2026).
Dalam proses penyiapan lahan ini, Pemkab Lebak memutuskan untuk menambah alokasi anggaran di luar dana awal sebesar Rp2 miliar. Penambahan ini dilakukan setelah tim teknis menemukan adanya kebutuhan infrastruktur krusial yang harus segera ditangani agar lahan stabil dan aman untuk permukiman.
Salah satu pekerjaan prioritas adalah pembangunan tembok penahan tanah (TPT). Kontur lahan yang ada memerlukan penguatan struktur agar tidak terjadi pergeseran tanah di masa mendatang, mengingat kawasan Lebakgedong memiliki topografi yang cukup menantang.
“Jadi ada beberapa hal yang krusial juga harus dibangun untuk memastikan lahan benar-benar siap pakai, salah satunya TPT. Ini enggak masuk ke Rp2 miliar tersebut, makanya dilakukan penambahan anggaran,” kata Iwan menjelaskan alasan penambahan dana tersebut.
Selain fokus pada stabilitas tanah, pemerintah daerah memastikan sarana pendukung lainnya sudah masuk dalam perencanaan matang. Pemkab Lebak telah menjalin koordinasi intensif dengan PLN untuk penyediaan jaringan listrik di kawasan hunian tetap tersebut.
Pihak PLN dilaporkan telah menyatakan kesanggupan untuk melakukan penataan jaringan listrik segera setelah lahan siap. Selain listrik, pemenuhan kebutuhan air bersih bagi 221 KK juga diklaim tidak akan menemui kendala teknis yang berarti.
“Sudah selesai, kami gandeng PLN dan mereka sudah ada kesanggupan untuk penataan jaringan listrik. Begitu juga terkait kesiapan sarana penyediaan air bersih,” ucap Iwan memastikan kelengkapan utilitas dasar bagi calon penghuni.
Terkait aksesibilitas, pembangunan jalan menuju lokasi huntap merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten. Berdasarkan komunikasi terakhir dengan Dinas Perkim Provinsi Banten, proses lelang pengerjaan jalan tersebut sedang berjalan dan diharapkan segera rampung.
Targetnya, pemenang pelaksana proyek jalan akan ditetapkan pada akhir Mei ini, sehingga pengerjaan fisik jalan bisa dilakukan pada Juni 2026. Sinkronisasi antara kesiapan lahan, akses jalan, dan pembangunan rumah menjadi kunci agar proyek ini tidak mangkrak.
“Insyaallah tinggal menunggu waktu saja, kita doakan semuanya lancar agar bulan Juli tahun ini huntap bisa mulai dibangun,” pungkasnya. Jika seluruh tahapan berjalan sesuai jadwal, proyek dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) ini akan menjadi solusi permanen bagi warga terdampak bencana di Lebakgedong.