SERANG — Komisi I DPRD Banten tidak ingin birokrasi di lingkungan pemerintah provinsi berjalan stagnan. Dukungan terhadap evaluasi kinerja Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pun disuarakan oleh Wakil Ketua Komisi I, M Faisal, sebagai bentuk pengawasan melekat terhadap disiplin aparatur.
Menurut Faisal, evaluasi berkala menjadi alat ukur untuk memastikan setiap pegawai, baik PPPK Paruh Waktu maupun Penuh Waktu, benar-benar memberikan kontribusi optimal bagi masyarakat. Ia menekankan bahwa fungsi utama pemerintah adalah pelayanan publik yang tidak boleh tergerus oleh rendahnya produktivitas.
Faisal berharap seluruh PPPK memiliki etos kerja yang baik, setara dengan pekerja profesional di sektor swasta. Ia menilai, jika disiplin dan performa dijaga, kualitas birokrasi di Banten akan meningkat signifikan.
“Kita berharap sebenarnya kinerja pegawai pemerintah itu benar-benar baik, profesional, seperti pegawai swasta. Kinerjanya bagus dan terus meningkat,” ujar Faisal, Selasa (19/5/2026).
Sebelumnya, BKD Banten menyebut evaluasi terhadap PPPK penuh waktu dilakukan setiap tahun meski masa kontrak kerja berlangsung selama lima tahun. Hasil evaluasi akan menjadi rekomendasi bagi kepala organisasi perangkat daerah (OPD) dalam pembinaan dan keberlanjutan kinerja pegawai.
Faisal menegaskan, DPRD melalui Komisi I akan terus memfokuskan pengawasan terhadap disiplin pegawai. “Kita percaya di BKD juga ada bidang yang menangani penegakan disiplin. Dewan tentu akan terus memfokuskan pengawasan terhadap bagaimana disiplin pegawai,” katanya.
Politisi tersebut menambahkan, evaluasi berkala perlu dilakukan agar Pemprov Banten memiliki sumber daya aparatur yang tangguh. Pelayanan kepada masyarakat, kata dia, tidak boleh mengalami penurunan akibat lemahnya disiplin atau rendahnya produktivitas.
“Sehingga nanti kita benar-benar punya ASN yang tangguh. Yang paling penting itu fungsi pemerintah adalah pelayanan kepada masyarakat, jangan sampai berkurang,” tegasnya.