SERANG — Puluhan rekening milik penunggak pajak di Banten resmi dibekukan dalam operasi penagihan besar-besaran. Kanwil DJP Banten menggerakkan 12 Kantor Pelayanan Pajak (KPP) untuk memblokir rekening 84 wajib pajak yang menunggak dengan total kewajiban mencapai Rp330 miliar.
Kepala Kanwil DJP Kemenkeu Banten, Aim Nursalim Saleh, menegaskan langkah ini bukan sekadar prosedur administratif. “Tindakan ini merupakan langkah nyata penegakan hukum di bidang perpajakan yang bertujuan mengamankan penerimaan negara,” ujarnya di Serang, Selasa.
Aksi blokir ini berlangsung selama lima hari, tepatnya pada 18 hingga 22 Mei 2026. Pelaksanaannya terkoordinasi dan menyasar rekening para penunggak yang tersebar di 15 bank berbeda, baik bank milik negara maupun swasta nasional.
Seluruh KPP di bawah Kanwil DJP Banten diterjunkan dalam operasi bertajuk "Gerak Serentak Penagihan Pajak: Cepat, Tepat dan Berdampak". Tema ini menjadi cerminan komitmen DJP dalam melaksanakan tindakan penagihan aktif secara profesional dan terukur.
Menurut Aim, nominal Rp330 miliar yang belum disetorkan menunjukkan masih besarnya potensi penerimaan negara yang perlu diamankan. Ia berharap pemblokiran ini memberikan efek jera bagi para penunggak.
“Diharapkan tindakan ini dapat memberikan efek jera kepada para penunggak pajak sekaligus meningkatkan kesadaran dan kepatuhan seluruh Wajib Pajak,” tegas Aim.
Meski mengambil langkah represif, DJP Banten mengaku tidak serta-merta meninggalkan pendekatan persuasif. Ke depan, pengawasan dan penegakan hukum akan terus dioptimalkan, namun tetap mengedepankan edukasi agar wajib pajak dapat melaksanakan kewajibannya secara benar, lengkap, dan tepat waktu.
Operasi penagihan serentak ini menjadi sinyal keras bagi para wajib pajak di Banten. Pemerintah melalui DJP terus berupaya mengamankan penerimaan negara dari sektor pajak yang menjadi tulang punggung pembangunan daerah.
Pemblokiran akan berlangsung hingga wajib pajak yang bersangkutan melunasi seluruh tunggakan pokok dan sanksi administrasi yang melekat. Jika tidak ada respons, DJP dapat melanjutkan ke tahap penyitaan aset.
Wajib pajak yang rekeningnya diblokir diimbau segera menghubungi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdaftar untuk melakukan konsolidasi utang. Opsi pengangsuran atau restrukturisasi bisa dibicarakan selama ada itikad baik untuk membayar.