TANGERANG — Wakil Wali Kota Tangerang Maryono Hasan menyoroti perubahan fundamental fungsi kehumasan di era digital. Menurutnya, humas tidak lagi sekadar fungsi pelengkap, melainkan garda terdepan yang menjaga arus informasi agar cepat, tepat, dan tidak menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat.
“Di era digital saat ini, kehumasan bukan lagi fungsi pelengkap, tetapi sudah menjadi garda terdepan dalam menjaga arus informasi agar cepat, tepat, dan tidak menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat,” kata Maryono saat membuka pelatihan yang digelar Diskominfo Kota Tangerang, Kamis.
Maryono menekankan bahwa tantangan komunikasi publik saat ini tidak hanya terletak pada isi informasi, tetapi juga pada cara penyajiannya. Ia menilai konten visual seperti background looping dan motion graphic bukan sekadar pelengkap, melainkan bagian penting dari strategi komunikasi publik untuk memperkuat pesan pemerintah.
“Konten visual seperti background looping dan motion graphic bukan sekadar pelengkap, tetapi bagian penting dari strategi komunikasi publik untuk memperkuat pesan pemerintah,” jelasnya.
Ia menambahkan, visual yang kuat dapat membantu mempercepat pemahaman publik, memperkuat pesan, sekaligus membangun citra Kota Tangerang sebagai kota yang modern, adaptif, dan responsif terhadap perkembangan teknologi.
Kepala Dinas Kominfo Kota Tangerang Mugiya Wardhany menuturkan, publikasi kebijakan daerah kini wajib didukung secara gotong royong oleh seluruh media sosial organisasi perangkat daerah (OPD). Menurutnya, setiap program kegiatan OPD merupakan bagian dari program Pemerintah Kota Tangerang, sehingga seluruh platform media sosial instansi harus saling membantu agar informasi lebih luas diterima masyarakat.
“Setiap program kegiatan OPD merupakan bagian dari program Pemerintah Kota Tangerang, sehingga seluruh platform media sosial instansi harus saling membantu agar informasi lebih luas diterima masyarakat,” terang Mugiya.
Demi menjaga konsistensi performa, Diskominfo berkomitmen memfasilitasi peningkatan kapasitas aparatur secara berkala. Mugiya menyebutkan pihaknya menjadwalkan evaluasi dan pelatihan rutin minimal dua kali dalam setahun.
“Kami menjadwalkan evaluasi dan pelatihan rutin minimal dua kali dalam setahun. Selain itu, kami membuka pintu bagi OPD maupun kecamatan yang membutuhkan pendampingan kehumasan secara khusus dan eksklusif langsung bersama tim praktisi Bidang DIKP,” pungkasnya.