SERANG — Program Koperasi Desa Merah Putih di Provinsi Banten menghadapi kendala lahan yang cukup signifikan. Dari total ribuan titik yang direncanakan, sekitar 600 koperasi belum memiliki gedung atau tempat operasional tetap.
Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Banten Agus Mintono mengatakan, kesulitan utama terjadi di kota-kota besar seperti Tangerang, Tangerang Selatan, dan Cilegon. Di lokasi tersebut, harga tanah sudah melambung tinggi.
"Sulit mencari lahan yang luasnya 1.000 meter. Kedua, animo pun ada, harganya sudah tinggi. Jadi nanti dicarikan solusinya, tentunya seperti itu, oleh pusat," kata Agus di Serang, Rabu (15/7/2026).
Alih-alih membeli tanah baru yang mahal, Pemprov Banten menyarankan agar koperasi memanfaatkan aset milik desa atau kabupaten/kota yang sudah tersedia. Menurut Agus, langkah ini lebih efisien karena desa tidak memiliki anggaran besar untuk pengadaan lahan.
"Koperasi Desa Merah Putih kan dari nol. Jadi untuk kebutuhan modal, daripada untuk beli lahan," ujarnya.
Agus menilai, lokasi bangunan yang kurang strategis tidak akan mempengaruhi usaha koperasi. Sebab, anggota koperasi adalah warga desa setempat yang memiliki ikatan kuat dengan lembaga tersebut.
"Mungkin adanya lahan itu yang dimiliki oleh pemerintah desa di situ. Kalau pemasarannya sih enggak masalah, sebab nanti kan jelas pembelinya tuh orang-orang desa itu. Tidak masalah," ucapnya.
Agus juga menjelaskan kelebihan berbelanja di Koperasi Desa Merah Putih dibandingkan toko lain. Meski harga barang relatif sama, anggota koperasi berhak mendapatkan Sisa Hasil Usaha (SHU) di akhir tahun.
"Kalau kita beli di toko lain dengan di Koperasi Desa Merah Putih, itu nanti di akhir tahun beda. Harganya mungkin mirip, begitu nanti di akhir tahun, yang anggota koperasi ini dia dapat SHU. Tapi kalau kita beli di toko lain, enggak dapat apa-apa," pungkasnya.