LEBAK — Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak memastikan 400 bidang tanah untuk rumah MBR sudah selesai diproses dan siap diserahkan. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak, Akhda Jauhari, mengatakan pihaknya telah melaporkan data tersebut ke Kantor Wilayah BPN Banten untuk diteruskan ke pemerintah pusat.
"Kita sudah melaporkan ke Kanwil BPN Banten agar disampaikan ke pemerintah pusat, sebanyak 400 sertifikat tanah untuk MBR yang diluncurkan Presiden Prabowo Subianto Agustus itu," kata Akhda di Lebak, Rabu.
Program sertifikasi tanah untuk MBR ini merupakan instruksi bersama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak ditugaskan untuk mensertifikatkan tanah-tanah masyarakat yang masuk kategori MBR.
Akhda menjelaskan, ada dua pola penentuan sasaran dari Kementerian PKP. Pertama, tanah yang sudah terinventarisasi oleh dinas atau Kementerian PKP. Kedua, masyarakat yang benar-benar teridentifikasi sebagai MBR sesuai peraturan pemerintah.
Sertifikat tanah program ini ditujukan untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah memperoleh kepastian hukum atas tanah tanpa harus menanggung biaya sertifikasi. "Kami akan memberikan pelayanan terbaik, terlebih program sertifikasi tanah untuk rumah MBR tanpa biaya atau nol rupiah," ujar Akhda.
BPN Lebak mengajak masyarakat yang memenuhi kriteria penerima manfaat untuk mengajukan permohonan secara langsung dengan mendatangi Kantor Pertanahan setempat. Pemohon cukup membawa dokumen persyaratan pengajuan sertifikat tanah beserta dokumen pendukung yang membuktikan dirinya termasuk dalam kelompok penerima Program Sertifikasi Sektor Perumahan bagi MBR.
Meski 400 sertifikat sudah rampung, BPN Lebak mengaku belum mendapatkan kuota target MBR secara resmi. Pasalnya, angka tersebut masih dalam pembahasan di kementerian melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (Dipa).
"Kita menerima berdasarkan informasi saat ini masih dalam