TANGERANG — Krisis air bersih akibat kemarau panjang di Kabupaten Tangerang kian meluas. PMI setempat menerima permohonan bantuan dari delapan desa yang tersebar di enam kecamatan, yakni Panongan, Curug, Kelapa Dua, Sukadiri, Kronjo, dan Mekar Baru.
Kepala Markas PMI Kabupaten Tangerang Hadi Fauzi mengatakan, dari total permohonan yang masuk, baru dua kecamatan yang berhasil disuplai. Masing-masing mendapatkan jatah 10.000 liter air bersih. Sisanya masih menunggu jadwal distribusi.
"Baru dua kecamatan yang disuplai, dan nanti kita jadwalkan untuk kecamatan yang sudah mengajukan surat," ujar Hadi di Tangerang, Jumat.
Rincian desa yang mengajukan bantuan meliputi delapan desa di Kecamatan Panongan, Kelurahan Curug Kulon di Curug, Bojong Nangka di Kelapa Dua, serta Desa Gintung dan Kosambi di Sukadiri. Dua desa lainnya berada di Kronjo dan Mekar Baru, masing-masing Desa Muncung, serta Desa Jenggot dan Dadap Dalam.
Menurut Hadi, instruksi dari PMI Pusat menyebutkan suplai air bersih akan terus berjalan hingga satu tahun ke depan selama kondisi darurat masih berlangsung. "Kalau untuk suplai air ini kita instruksinya dari PMI Pusat sampai satu tahun lah," katanya.
Sebelumnya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tangerang telah memetakan sedikitnya 20 kecamatan yang masuk zona rawan kekeringan selama puncak musim kemarau 2026. Puncak kekeringan diprediksi terjadi pada Juli hingga September.
Kepala BPBD Kabupaten Tangerang Achmad Taufik menyebut pihaknya telah menyiagakan 14 pos layanan kebencanaan krisis air bersih. Pos-pos tersebut tersebar di berbagai titik kecamatan dan dilengkapi personel serta armada mobil tangki air yang terintegrasi dengan sumur air bersih.
"Bantuan air bersih yang disiapkan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk keperluan sehari-hari, seperti mandi dan mencuci, sementara untuk kebutuhan minum masyarakat juga terbantu oleh air mineral maupun air bersih dari kami," ujar Achmad Taufik.
PMI dan BPBD masih menunggu jadwal distribusi untuk kecamatan yang belum terlayani. Masyarakat di enam kecamatan diimbau untuk terus berkoordinasi dengan pemerintah desa setempat guna mempercepat proses pengajuan bantuan. Sementara itu, pos-pos Damkar dan bencana yang sudah disiagakan diharapkan bisa menjadi alternatif darurat bagi warga yang membutuhkan air bersih segera.