TANGERANG — Kementerian PKP memprioritaskan Kabupaten Tangerang dalam program perumahan bersubsidi karena kebutuhan hunian yang mendesak. Berdasarkan data yang disampaikan dalam pertemuan, backlog perumahan di kabupaten ini mencapai 246.345 unit. Angka itu menjadikan Tangerang sebagai salah satu daerah dengan kekurangan rumah terbesar di Banten.
BSPS adalah bantuan stimulan dari pemerintah pusat untuk mendorong masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) memperbaiki atau membangun rumah secara swadaya. Penerima bantuan akan mendapat dana tunai, pendampingan teknis, dan material bangunan. Tahun 2026, Kabupaten Tangerang mendapat alokasi 2.539 unit — terbanyak di antara kabupaten/kota se-Banten.
Bupati Tangerang Moch. Maesyal Rasyid menyambut baik keputusan tersebut. Ia menyebut program ini akan menyasar warga di desa-desa yang masih memiliki rumah berdinding bambu atau lantai tanah.
Kebutuhan rumah di Kabupaten Tangerang sangat tinggi akibat laju pertumbuhan penduduk dan urbanisasi dari Jakarta. Banyak warga MBR tinggal di hunian semi permanen di wilayah pinggiran seperti Balaraja, Tigaraksa, dan Kronjo. Menteri Maruarar Sirait menegaskan bahwa sinergi pusat-daerah menjadi kunci untuk mengejar target Program 3 Juta Rumah.
Selain BSPS, Kementerian PKP mendorong akses pembiayaan mikro melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan. Penerima manfaat akan dihubungkan dengan BRI, PNM, dan PT SMF agar bisa memperoleh modal usaha tambahan. Langkah ini diharapkan tidak hanya memperbaiki kualitas hunian, tapi juga memperkuat ekonomi keluarga.
Dalam pertemuan yang sama, dibahas rencana pemanfaatan lahan hibah aset negara seluas 36 hektare di wilayah Kabupaten Tangerang. Kementerian PKP berkoordinasi dengan Kementerian Hukum untuk menjadikan lahan itu sebagai land bank bagi perumahan subsidi terintegrasi. “Penyediaan rumah harus mampu menciptakan ekosistem yang mendukung kesejahteraan masyarakat,” ujar Menteri Maruarar dalam pernyataan yang dibacakan stafnya.
Pertemuan itu turut dihadiri Sekjen Kementerian PKP Didyk Choiroel, Direktur Pengembangan Kawasan dan Permukiman Anggoro Putro, serta Staf Khusus Novelin Silalahi. Pemerintah Kabupaten Tangerang kini menyiapkan data calon penerima BSPS agar penyaluran tepat sasaran pada awal 2026.