TANGERANG — Alpan Habibi, yang juga menjabat Ketua Majelis Pembina Kesehatan Umum (MPKU) dan Majelis Pembina Kesejahteraan Sosial (MPKS) Pimpinan Daerah Muhammadiyah Banten, menilai penggunaan vape bukan sekadar persoalan gaya hidup. Menurutnya, produk tersebut berkaitan erat dengan risiko kesehatan dan potensi ketergantungan nikotin.
Dukungan itu disampaikan Alpan dengan satu syarat penting: penetapan hukum haram tetap menjadi kewenangan ulama dan otoritas keagamaan yang berkompeten. Ia meminta agar kajian wacana fatwa tidak berjalan sepihak.
Dari perspektif kesehatan, sejumlah produk vape mengandung nikotin yang bersifat adiktif. Aerosol yang dihasilkan juga dapat mengandung partikel halus dan zat kimia yang berpotensi membahayakan kesehatan.
Risiko ini menjadi perhatian khusus bagi remaja. Nikotin dapat memengaruhi perkembangan otak dan meningkatkan risiko ketergantungan pada usia muda.
"Pada prinsipnya, kami mendukung setiap upaya yang bertujuan melindungi kesehatan dan keselamatan masyarakat. Vape tidak seharusnya dianggap sepenuhnya aman hanya karena berbeda dari rokok konvensional. Karena itu, masyarakat perlu mendapatkan edukasi yang benar dan berbasis bukti ilmiah," ujar Alpan.
Selain aspek kesehatan, Alpan menyoroti dimensi spiritual dalam wacana fatwa haram vape. Menjaga kesehatan dinilainya bagian dari amanah kehidupan yang sejalan dengan prinsip hifz al-nafs atau perlindungan jiwa dalam maqashid syariah.
Prinsip tersebut, menurutnya, bisa menjadi landasan untuk menilai suatu produk berdasarkan manfaat, potensi bahaya, dan dampaknya terhadap kemaslahatan masyarakat.
"Menjaga tubuh merupakan bagian dari tanggung jawab spiritual. Ketika suatu kebiasaan berpotensi menimbulkan kemudaratan, kita perlu menyikapinya secara serius melalui kajian ilmiah dan pertimbangan agama. Namun, penetapan hukum haram tetap menjadi kewenangan ulama dan otoritas keagamaan yang berkompeten," tegasnya.
Alpan mendorong upaya pencegahan dilakukan lewat penguatan literasi kesehatan, pengawasan peredaran produk, serta edukasi yang melibatkan keluarga, sekolah, perguruan tinggi, dan tenaga kesehatan. Pengguna vape yang ingin berhenti juga perlu mendapat pendampingan agar dapat mengurangi risiko kesehatan.
Ia berharap MUI mengkaji wacana fatwa haram vape dengan melibatkan ulama, akademisi, dan tenaga kesehatan. Dialog antara ilmu pengetahuan dan nilai agama dinilai penting untuk menghasilkan keputusan yang argumentatif, proporsional, dan berorientasi pada kemaslahatan umat.
Sinergi antara Muhammadiyah, MUI, pemerintah, organisasi profesi kesehatan, dan masyarakat juga didorong untuk memperkuat edukasi serta perlindungan generasi muda. Jaringan pendidikan, pelayanan kesehatan, dan dakwah sosial Muhammadiyah dinilai punya peran strategis dalam membangun kesadaran perilaku hidup sehat.
Alpan menegaskan pengendalian vape harus mengutamakan keselamatan masyarakat, berbasis bukti ilmiah, dan disertai edukasi yang tidak menimbulkan stigma terhadap penggunanya. Persoalan ini kian rumit karena maraknya penyalahgunaan vape sebagai kedok peredaran dan penggunaan narkotika cair etomidate.
"Persoalan vape tidak cukup diselesaikan melalui larangan atau perdebatan mengenai status hukumnya. Kita membutuhkan gerakan bersama yang mengintegrasikan edukasi kesehatan, bimbingan spiritual, kebijakan publik, dan pendampingan sosial. Tujuannya agar masyarakat, khususnya generasi muda, terlindungi dari risiko ketergantungan dan mampu mengambil keputusan yang bertanggung jawab," ungkapnya.
"Harapan kita adalah terwujudnya masyarakat yang sehat secara fisik, kuat secara spiritual, dan terlindungi secara sosial. Menjaga kesehatan merupakan ikhtiar, melindungi generasi muda adalah tanggung jawab bersama, dan menghadirkan kemaslahatan merupakan bagian dari pengabdian kepada umat," pungkas Alpan Habibi.