TANGERANG SELATAN — Wali Kota Tangerang Selatan Benyamin Davnie menegaskan PT PITS sebagai perusahaan perseroan daerah tidak bisa menaikkan tarif air secara sepihak. Menurut dia, setiap penyesuaian tarif wajib melalui kajian yang cukup mendalam sebelum diterapkan ke pelanggan.
Pernyataan itu disampaikan Benyamin pada Rabu (28/10/2026), merespons rencana pengalihan pengelolaan air di Perumahan Serpong Lagoon dari PT Arfa Putra Soegama kepada PT PITS. Pengalihan dilakukan setelah muncul dugaan pencemaran bakteri Escherichia coli (E. coli) dalam air yang digunakan warga.
Benyamin menekankan PT PITS tidak hanya berorientasi pada keuntungan. Sebagai badan usaha milik daerah, Perseroda itu tetap memikul tanggung jawab sosial dalam menyediakan layanan kepada masyarakat.
"Memang Perseroda PITS itu selain harus mencari untung, mereka juga punya fungsi sosial. Makanya enggak semena-mena menaikkan harga, itu melalui kajian-kajian yang cukup mendalam," kata Benyamin.
Pemkot Tangsel mendorong PT PITS meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan air bersih. Benyamin menilai penyediaan air bersih merupakan aspek penting pelayanan publik yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, baik secara langsung maupun lewat badan usaha milik daerah.
"Tugas pemerintah kota itu, langsung maupun tidak langsung, memberikan pelayanan publik dalam berbagai bidang. Salah satu yang sangat potensial itu pelayanan air bersih," ujarnya.
Perwakilan warga Serpong Lagoon, Yudi, mengungkapkan kekhawatiran berbeda. Ia menilai skema pengelolaan yang melibatkan pihak perantara berpotensi memengaruhi harga yang harus dibayar pelanggan.
"Karena PITS sendiri di sini kan ternyata hanya subkon. PITS beli ke PDAM, dari PDAM ke PITS, PITS baru ke sini. Jadi kan harganya akan dua kali kena margin tuh," kata Yudi.
Kekhawatiran itu muncul karena posisi PT PITS dalam rantai pasok air di kawasan tersebut. Warga sebelumnya juga menuntut ganti rugi atas dampak kesehatan yang mereka alami akibat dugaan pencemaran E. coli.
Direktur PT Arfa Putra Soegama, Muslimin, menyatakan pihaknya berupaya mengalihkan pengelolaan air kepada pemerintah daerah melalui PT PITS. Langkah itu diambil setelah pengelolaan air oleh perusahaannya menjadi sorotan warga.
"Karena Pak Wali mungkin dari pihak Pemda untuk masalah PAM air ini, PT PITS ini, sehingga kita berusaha untuk menyerahkan ke Pemda lah, ke PT PITS," ujar Muslimin.
PT Arfa Putra Soegama dan PT PITS dijadwalkan menggelar pertemuan dalam waktu dekat untuk mematangkan proses pengalihan. Belum ada keterangan resmi soal tenggat akhir pengalihan maupun skema tarif yang akan berlaku setelahnya.