SERANG — Penilaian Pengutamaan Bahasa Negara menempatkan LPPOM Banten di urutan teratas kategori Lembaga Swasta, mengungguli peserta lain dari wilayah Banten dan DKI Jakarta. Penghargaan diterima langsung di Aula Kantor Bahasa Provinsi Banten pada Senin, 26 Oktober 2026, di tengah rangkaian peringatan Bulan Bahasa. Sebelum dinilai, LPPOM Banten lebih dulu mengikuti pembinaan penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik yang digelar Kantor Bahasa Provinsi Banten sejak awal 2026.
Direktur LPPOM Banten, Dr. Rodani, menyebut kenaikan peringkat ini bukan hasil sekali kerja. Pada 2025 lembaganya berada di posisi ketiga, lalu menempati posisi pertama pada 2026 setelah melalui pembinaan dan evaluasi bertahap.
Rodani menilai penilaian semacam ini punya fungsi lebih luas dari sekadar lomba. Menurutnya, evaluasi kinerja LPPOM daerah perlu berjalan rutin agar standar kerja di seluruh provinsi selaras dengan LPPOM pusat.
"Penilaian ini sebetulnya merupakan bagian juga dari evaluasi kinerja LPPOM daerah untuk terus bekerja lebih baik sesuai dengan aturan. Karena itu, kalau bisa, penilaian dan evaluasi ini dilaksanakan secara terus-menerus setiap tahun oleh LPPOM pusat, sehingga nanti LPPOM seluruh provinsi akan bekerja, berjalan bersama-sama sesuai dengan entitasnya dengan LPPOM pusat dan LPPOM daerah lainnya," ujar Dr. Rodani.
Ia menambahkan, perbaikan di satu lembaga diharapkan menular ke lembaga lain. "Jadi, satu LPPOM baik, maka diharapkan akan baik secara keseluruhan. Karena itu, ini harus terus dipacu setiap tahun. LPPOM pusat melaksanakan penilaian sebagai bagian dari evaluasi kinerja LPPOM yang ada di daerah," tambahnya.
Pembenahan yang dinilai dalam ajang ini tidak berhenti pada dokumen resmi. LPPOM Banten memperbaiki penunjuk arah ruangan, banner, papan nama pintu, susunan pengurus, serta penanda fasilitas seperti musala dan toilet. Semua perbaikan itu merupakan tindak lanjut dari masukan yang diterima selama pendampingan Kantor Bahasa Provinsi Banten.
Masukan tersebut memberi LPPOM Banten kesempatan mengevaluasi media informasi di lingkungan kerja agar sesuai kaidah bahasa Indonesia. Hasilnya, informasi tertulis yang dibaca masyarakat sehari-hari ikut tertata, mulai dari papan petunjuk hingga materi layanan.
Sebagai Lembaga Pemeriksa Halal, LPPOM Banten berhubungan langsung dengan pelaku usaha yang mengurus sertifikasi halal melalui BPJPH. Pelaku usaha perlu memahami proses pemeriksaan, dokumen yang harus disiapkan, dan tahapan layanan sesuai ketentuan yang berlaku.
Informasi yang lugas mempersempit ruang salah paham antara lembaga dan pengguna layanan. Bahasa yang tepat membantu pelaku usaha mengikuti alur pemeriksaan tanpa kebingungan, sekaligus menjaga komunikasi kelembagaan tetap tertib.
Penghargaan Pengutamaan Bahasa Negara sendiri diberikan khusus atas upaya penggunaan bahasa Indonesia di lingkungan lembaga. Bagi LPPOM Banten, capaian ini menjadi bukti bahwa evaluasi dan perbaikan konkret di tingkat daerah berbuah hasil.