CILEGON — Ayatullah Khumaeni menilai tuntutan kenaikan honor yang disampaikan para ketua RT dan RW merupakan aspirasi wajar. Politikus Golkar itu menyebut RT dan RW berperan strategis sebagai ujung tombak pelayanan pemerintahan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Namun, ia mengingatkan realisasi kenaikan honor harus disesuaikan dengan kondisi fiskal daerah dan prioritas pembangunan. "Tetapi, dalam pelaksanaannya harus mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan prioritas program pembangunan," ujar Ayat, Selasa (3/11/2026).
Ayat menjelaskan janji kenaikan honor RT dan RW merupakan bagian dari komitmen politik pasangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cilegon saat mengikuti kontestasi Pilkada. Karena itu, komitmen tersebut menjadi tanggung jawab bersama pasangan kepala daerah dalam menjalankan roda pemerintahan.
"Wali Kota dan Wakil Wali Kota merupakan satu kesatuan dalam menjalankan pemerintahan. Jadi, komunikasi dan penjelasan mengenai komitmen tersebut perlu disampaikan secara utuh kepada masyarakat," katanya.
Pria yang juga menjabat Ketua Dewan Kebudayaan itu menilai persoalan tersebut sebaiknya tidak berkembang menjadi polemik yang memperkeruh hubungan antara pemerintah daerah dan masyarakat. Komunikasi terbuka dinilai diperlukan agar warga mendapat penjelasan utuh mengenai komitmen tersebut.
Ayat menyoroti kondisi fiskal daerah yang harus menjadi pertimbangan dalam menentukan kebijakan anggaran. Penyesuaian transfer ke daerah (TKD) turut memengaruhi ruang fiskal pemerintah daerah untuk membiayai berbagai program pembangunan.
"Aspirasi RT dan RW harus didengar, tetapi masyarakat juga perlu memahami setiap kebijakan memiliki perhitungan dan kemampuan fiskal yang harus dipertimbangkan," ungkapnya.
Menurut Ayat, aspirasi para ketua RT dan RW harus tetap menjadi perhatian pemerintah daerah dengan mencari solusi realistis sesuai kemampuan keuangan. Ia mengajak seluruh pihak menjaga komunikasi dan kondusivitas Kota Cilegon.
Ia berharap polemik kenaikan honor tersebut menjadi momentum evaluasi sekaligus membangun komunikasi lebih konstruktif antara pemerintah daerah dan para pengurus RT/RW. "Yang terpenting bagaimana komitmen tersebut tetap menjadi perhatian dan dicarikan solusi sesuai kemampuan keuangan daerah," tandasnya.