CILEGON — Dinamika konsolidasi internal Pengurus Besar Al-Khairiyah kian menguat menjelang pelaksanaan Muktamar XI. Dalam rapat koordinasi yang mempertemukan Majelis Syuro, Dewan Pakar, dan jajaran Wakil Ketua Umum di Hotel Royale Krakatau pada Rabu (20/5/2026), muncul dukungan kolektif agar kepemimpinan organisasi tetap berlanjut di tangan KH. Ali Mujahidin.
Dukungan ini dinilai lahir dari pertimbangan atas kapasitas kepemimpinan, kesinambungan program, serta keberhasilannya menjalankan amanat berbagai keputusan muktamar sebelumnya. Ketua Umum Majelis Syuro PB Al-Khairiyah, KH. Mansyur Muchyidin, menegaskan bahwa keberlanjutan kepemimpinan menjadi ikhtiar penting dalam menjaga stabilitas organisasi sekaligus memperkuat agenda pengabdian kepada umat dan bangsa.
Muktamar XI Direncanakan di Kampus Peradaban Al-Khairiyah
Sekretaris Jenderal PB Al-Khairiyah, H. Ahmad Munji, menyebutkan bahwa Muktamar XI direncanakan berlangsung pada 16–18 Oktober 2026 di Kampus Peradaban Al-Khairiyah, Citangkil, Kota Cilegon. Struktur kepanitiaan telah dibentuk dengan Dr. Rafiudin sebagai Ketua Steering Committee (SC) didampingi Ahmad Trias Sundoro sebagai sekretaris, serta Dr. Sayuti sebagai Ketua Organizing Committee (OC) bersama H. Juju Adiwikarta sebagai sekretaris.
Menurut Ahmad Munji, dukungan terhadap KH. Ali Mujahidin untuk kembali memimpin PB Al-Khairiyah merupakan aspirasi yang mengemuka secara kuat dalam rapat koordinasi tersebut. Kepemimpinan Ali Mujahidin dipandang mampu menerjemahkan amanat muktamar sebelumnya secara progresif, sekaligus menjaga kesinambungan gerakan dakwah.
Musyawarah Jadi Landasan Utama Pengambilan Keputusan
Wakil Ketua Dewan Pakar PB Al-Khairiyah, Prof. Dr. KH. Zakaria Syafei, mengingatkan bahwa dukungan terhadap KH. Ali Mujahidin tetap harus ditempatkan dalam koridor etika organisasi dan tradisi musyawarah. Ia menekankan pentingnya menjunjung prinsip “wa sywirhum fil amr” dan “amruhum syr bainahum”, yakni menjadikan musyawarah sebagai landasan utama dalam proses pengambilan keputusan organisasi.
Pandangan serupa juga disampaikan oleh Sekretaris Dewan Pakar PB Al-Khairiyah, Dr. H. Mahfud Salimi, yang kemudian diperkuat oleh sejumlah anggota Dewan Pakar lainnya, termasuk Prof. Dr. H. Mufti Ali. Seluruh pandangan tersebut dirumuskan dan ditegaskan kembali oleh Ketua Dewan Pakar PB Al-Khairiyah, Prof. Dr. KH. Amin Suma.
Usulan Undang Presiden Prabowo Subianto dan Silaturahmi ke Pemprov Banten
Pada kesempatan itu, Prof. Dr. KH. Amin Suma memberikan sejumlah masukan strategis terkait pelaksanaan Muktamar XI. Ia menyarankan agar panitia mengundang Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, sebagai bentuk penghormatan sekaligus penguatan posisi Al-Khairiyah dalam percaturan kebangsaan. Selain itu, ia juga mendorong agar panitia dan jajaran pengurus terlebih dahulu melakukan silaturahmi kepada Pemerintah Provinsi Banten guna memohon doa, restu, dan dukungan terhadap pelaksanaan muktamar.
Apa Dampak Keputusan Ini bagi Warga Banten?
Al-Khairiyah merupakan salah satu organisasi Islam terbesar di Provinsi Banten yang memiliki jaringan pesantren dan lembaga pendidikan yang luas. Kesinambungan kepemimpinan diharapkan mampu menjaga program-program pengabdian yang telah berjalan, termasuk di bidang pendidikan dan dakwah yang menyentuh langsung masyarakat di Kota Cilegon dan sekitarnya.
Kapan Muktamar XI Al-Khairiyah Mulai Digelar?
Muktamar XI PB Al-Khairiyah direncanakan berlangsung pada 16–18 Oktober 2026 di Kampus Peradaban Al-Khairiyah, Citangkil, Kota Cilegon, Provinsi Banten.
