SERANG — Struktur kepemilikan Bank Banten bakal berubah setelah gubernur memutuskan membagi porsi sahamnya kepada delapan pemerintah kabupaten dan kota. Kebijakan ini diambil untuk mendorong sinergi pembangunan ekonomi yang lebih merata di seluruh Provinsi Banten.
Andra Soni menyampaikan komitmen tersebut langsung di hadapan para pemangku kepentingan saat acara ulang tahun bank daerah ke-10. Menurutnya, pengalihan saham ini bukan sekadar seremonial, melainkan amanat regulasi yang harus dijalankan.
"Ini adalah komitmen dari kami dalam rangka menindaklanjuti Perda Nomor 5 Tahun 2023. Untuk teknis pengalihan melalui penyerahan sebagian saham akan dilakukan tidak lama lagi dengan total saham 11,11 persen," ujar Andra Soni di Serang.
Porsi Saham Pemprov Banten Setelah Pengalihan
Setelah proses pengalihan rampung, porsi kepemilikan saham akan terdistribusi lebih luas. Pemprov Banten disebut masih menjadi pengendali utama meski porsinya berkurang dari sebelumnya.
- Pemerintah Provinsi Banten: 66,11 persen (sebelum pengalihan)
- Masyarakat: 33,84 persen
- Bank Jatim: 0,05 persen
Dengan masuknya pemerintah kabupaten dan kota sebagai pemegang saham, struktur kepemilikan diharapkan semakin solid. Hal ini dinilai penting agar setiap daerah memiliki rasa memiliki terhadap bank pembangunan daerahnya sendiri.
Kinerja Keuangan Bank Banten Tumbuh Signifikan
Di tengah proses perubahan kepemilikan, kinerja keuangan Bank Banten justru menunjukkan tren positif. Hingga Semester I 2026, bank daerah ini berhasil membukukan laba sebesar Rp21,36 miliar.
Angka tersebut meningkat 239,16 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Pertumbuhan juga terjadi pada penyaluran kredit, dana pihak ketiga, dan total aset yang masing-masing naik signifikan sepanjang paruh pertama 2026.
Andra Soni mengajak seluruh pemerintah daerah untuk bersama-sama memperkuat Bank Banten. Ia menilai, dengan kepemilikan bersama, bank ini mampu menjadi motor penggerak perekonomian dan pembangunan di Banten.
"Kepemilikan bersama akan memperkuat posisi Bank Banten sebagai bank pembangunan daerah yang mendukung pertumbuhan ekonomi di Provinsi Banten," katanya.
Apa Dampaknya bagi Pembangunan Daerah?
Pengalihan saham ini membuka peluang bagi tiap kabupaten dan kota untuk lebih leluasa mendorong program pembangunan lewat perbankan. Dengan menjadi pemegang saham, pemerintah daerah bisa mengoptimalkan layanan perbankan untuk agenda prioritas lokal.
Langkah ini juga dinilai sebagai upaya menjaga stabilitas dan kemandirian Bank Banten di tengah kompetisi industri perbankan nasional. Sinergi antardaerah diharapkan mampu mempercepat pemerataan pembangunan ekonomi di Provinsi Banten.
