BANTEN — Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani berharap Menteri Keuangan Suahasil Nazara mampu menjaga kredibilitas pengelolaan fiskal sekaligus menuntaskan hambatan investasi yang selama ini dikeluhkan dunia usaha. Harapan itu disampaikan Shinta kepada Katadata.co.id, Selasa (15/9), sehari setelah pergantian pucuk pimpinan Kementerian Keuangan. Menurutnya, yang paling menentukan bagi pelaku usaha bukan sosok menterinya, melainkan konsistensi kebijakan setelah transisi.
Shinta menegaskan proses transisi kepemimpinan di Kementerian Keuangan harus berjalan mulus tanpa mengganggu kepercayaan pasar. Ia menyebut tiga hal yang wajib dijaga selama masa peralihan: kredibilitas pengelolaan fiskal, kepastian arah kebijakan, dan kepercayaan pelaku usaha maupun investor terhadap perekonomian Indonesia.
"Yang paling penting bagi kami adalah agar proses transisi kepemimpinan ini dapat berjalan dengan baik serta tetap menjaga kredibilitas pengelolaan fiskal, kepastian arah kebijakan, dan kepercayaan pelaku usaha maupun investor terhadap perekonomian Indonesia," kata Shinta.
Modal Pengalaman Suahasil di Kemenkeu
Suahasil bukan nama baru di Kementerian Keuangan. Ia sebelumnya menjabat Wakil Menteri Keuangan dan pernah berkarier di Badan Kebijakan Fiskal. Jejak institusional itu dinilai Apindo sebagai modal penting untuk menjaga kesinambungan kebijakan di tengah ketidakpastian ekonomi global.
"Pengalamannya yang panjang di Kementerian Keuangan, baik sebagai Wakil Menteri Keuangan maupun sebelumnya di Badan Kebijakan Fiskal, memberikan kontinuitas dan pemahaman institusional yang penting," ujarnya.
Apindo berharap transisi kepemimpinan tidak diikuti perubahan arah kebijakan yang terlalu mendadak. Dunia usaha, menurut Shinta, membutuhkan ruang perencanaan yang stabil untuk memutuskan ekspansi maupun penanaman modal baru.
Dua Tuntutan Utama Dunia Usaha
Ada dua hal yang paling ditunggu pelaku usaha dari Menkeu baru. Pertama, keseimbangan antara menjaga kesehatan fiskal dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Pengelolaan APBN dinilai perlu tetap prudent dan berkelanjutan, namun juga efektif menjaga daya beli, mendorong investasi, meningkatkan produktivitas, serta memperkuat sektor riil.
Kedua, kepastian kebijakan atau predictability. Shinta menyoroti sejumlah area yang paling berdampak langsung terhadap biaya dan keputusan bisnis, mulai dari perpajakan, kepabeanan, insentif investasi, hingga belanja pemerintah.
"Kami berharap setiap perubahan kebijakan dilakukan secara terukur, dengan komunikasi yang baik dan ruang dialog yang memadai dengan dunia usaha, sehingga perusahaan memiliki kepastian dalam melakukan perencanaan investasi dan ekspansi," kata Shinta.
Ruang Fiskal Jadi Ujian Berat
Tantangan Suahasil ke depan tidak ringan. Pemerintah harus membiayai berbagai prioritas pembangunan sekaligus menjaga ruang fiskal dan kredibilitas APBN di tengah gejolak global. Kualitas belanja, efektivitas penerimaan negara, disiplin fiskal, dan kemampuan menjaga kepercayaan pasar menjadi pekerjaan rumah yang saling terkait.
Apindo juga meminta kebijakan penerimaan negara tidak hanya berorientasi pada peningkatan penerimaan jangka pendek. Kebijakan itu perlu mempertimbangkan daya saing dan kemampuan sektor produktif untuk tumbuh.
"Pada akhirnya, bagi dunia usaha yang menjadi ukuran bukan semata-mata pergantian figur, tetapi konsistensi dan kualitas kebijakan setelah transisi," ujar Shinta.
Menurutnya, kepercayaan dunia usaha dan investor akan sangat bergantung pada konsistensi pengelolaan fiskal, kepastian kebijakan, serta efektivitas APBN dalam mendukung aktivitas ekonomi dan investasi.
