BANTEN — Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Gunung Ungaran, Jawa Tengah, diminta tidak hanya mengejar pasokan listrik bersih, tetapi juga menjaga sumber air, keanekaragaman hayati, dan kawasan Candi Gedong Songo. Ali Ahmudi Achyak dari Universitas Indonesia menilai kajian menyeluruh soal hidrologi hingga cagar budaya harus rampung sebelum proyek masuk tahap pengembangan berikutnya.
Paragraf pembuka: Ali Ahmudi Achyak, Ketua Research Group on Energy Security for Sustainable Development (RESSED) Pusat Penelitian Pranata Pembangunan Universitas Indonesia, menyampaikan hal itu dalam keterangannya, Jumat (9/10). Menurut dia, panas bumi punya posisi strategis dalam transisi energi karena mampu memasok listrik secara stabil tanpa bergantung cuaca. Namun, pemanfaatan potensi Gunung Ungaran menuntut kajian menyeluruh atas karakteristik kawasan sebelum tahapan berikutnya dijalankan.
Mengapa Panas Bumi Gunung Ungaran Butuh Kajian Bertahap
Pengembangan panas bumi di Gunung Ungaran diarahkan berjalan bertahap dengan mempertimbangkan aspek teknis, lingkungan, sosial, tata ruang, dan ketentuan yang berlaku. Ali menegaskan, potensi listrik bukan satu-satunya pertimbangan.
"Pengembangan proyek panas bumi tidak hanya mengenai potensi listrik yang dapat dihasilkan, tetapi juga mengenai bagaimana seluruh aspek yang terkait dengan kondisi kawasan dipahami melalui proses kajian sebelum memasuki tahapan pengembangan berikutnya," kata Ali.
Pendekatan itu dinilai penting agar proyek tidak menabrak kepentingan warga yang selama ini bergantung pada kawasan Gunung Ungaran, baik untuk rumah tangga maupun pertanian.
Mata Air dan Sungai Jadi Perhatian Utama
Mata air, sungai, dan sumber air lain di kawasan Gunung Ungaran memiliki fungsi vital bagi kebutuhan rumah tangga, pertanian, dan keberlangsungan ekosistem. Kajian awal disebut perlu mencakup kondisi hidrologi dan hidrogeologi, mulai dari debit mata air dan sungai, kualitas air, muka air tanah, pola curah hujan, hingga pola pemanfaatan air oleh masyarakat.
Data dasar itu diperlukan untuk memetakan kondisi kawasan sebelum kegiatan pengembangan berlangsung, sekaligus menjadi acuan pemantauan pada tahap selanjutnya. Ali menilai pendekatan berbasis data membuat pembahasan soal dampak panas bumi terhadap sumber air tidak hanya bertumpu pada kekhawatiran atau asumsi, melainkan mengacu pada kondisi hidrologi yang terukur.
Kebutuhan air untuk mendukung operasi pembangkit juga harus diperhitungkan dalam perencanaan. Pengelolaan sumber daya air secara terukur dan berkelanjutan pun masuk daftar aspek penting proyek ini.
Hutan, Habitat Satwa, dan Candi Gedong Songo
Selain sumber air, pengembangan PLTP Gunung Ungaran perlu memperhatikan tutupan lahan, habitat satwa, serta keanekaragaman tumbuhan. Pembangunan infrastruktur panas bumi, seperti jalan akses, lokasi pengeboran atau well pad, jaringan pipa, dan fasilitas pendukung, harus mempertimbangkan kondisi lingkungan di sekitarnya.
Ali menilai perencanaan fasilitas yang adaptif dan pemanfaatan teknologi pengeboran, termasuk directional drilling, dapat memberi fleksibilitas dalam menentukan desain pengeboran sesuai kondisi reservoir bawah permukaan.
"Pengelolaan kawasan terdampak juga perlu mencakup pemulihan lahan dan revegetasi. Dengan demikian, kebutuhan pengembangan energi dapat direncanakan bersamaan dengan upaya perlindungan ekosistem. Perhatian serupa diperlukan terhadap warisan sejarah dan budaya, termasuk kawasan Candi Gedong Songo yang menjadi salah satu daya tarik wisata di sekitar Gunung Ungaran," jelas Ali.
Pemetaan kawasan dan kajian relevan perlu menjadi bagian dari proses perencanaan. Aspek yang dapat dikaji meliputi arkeologi, getaran, visual lanskap, hidrologi, potensi longsor, serta prosedur penanganan apabila ditemukan benda atau objek yang diduga bernilai budaya selama kegiatan berlangsung.
Penentuan lokasi fasilitas juga perlu mempertimbangkan informasi mengenai zona inti, zona penyangga, dan kawasan pengembangan, disertai koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait.
Forum Pengawasan dan Keterlibatan Warga
Ali menekankan komunikasi dengan masyarakat dilakukan sejak tahap awal. Warga perlu memperoleh informasi soal tahapan proyek, potensi manfaat, proses kajian, serta aspek lingkungan dan sosial yang menjadi perhatian. Sebaliknya, masukan masyarakat juga perlu menjadi bagian dari proses komunikasi dan pengembangan proyek.
Salah satu caranya lewat pembentukan Forum Pengawasan Lingkungan dan Sosial Gunung Ungaran (FPLSGU). Forum itu melibatkan pemerintah pusat, pengembang, pemerintah daerah, pemerintah desa, akademisi, tokoh masyarakat, pemerhati lingkungan, serta pemangku kepentingan cagar budaya.
Forum tersebut dapat menjadi ruang membahas perkembangan kajian, data lingkungan, masukan masyarakat, dan informasi lain yang berkaitan dengan pengembangan PLTP Gunung Ungaran. Keterbukaan informasi dan komunikasi yang konsisten dinilai penting untuk membangun kepercayaan warga, terutama sebelum proyek memasuki tahapan pengembangan selanjutnya.
Penutup: Bagi industri panas bumi nasional, kasus Gunung Ungaran menjadi ujian apakah percepatan transisi energi bisa berjalan seiring perlindungan mata air dan situs budaya. Keberhasilan tahap kajian di kawasan ini akan menjadi acuan bagi proyek panas bumi lain yang berdekatan dengan permukiman dan warisan sejarah.
