BANTEN — PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) Regional 1 Belawan menggelar focus group discussion (FGD) bersama sejumlah pemangku kepentingan guna mempercepat layanan jasa kepelabuhanan, terutama kegiatan operasional non-petikemas di Pelabuhan Belawan. Forum itu menjadi ruang koordinasi lintas instansi di tengah arus barang yang melibatkan banyak pihak dengan tugas dan kewenangan berbeda-beda. Hasil diskusi diharapkan memperlancar arus logistik di salah satu simpul utama Sumatera Utara tersebut.
Executive General Manager Pelindo Regional 1 Belawan Yusrizal menyatakan peningkatan pelayanan kepelabuhanan tidak bisa dikerjakan sendiri-sendiri. Menurut dia, pelabuhan adalah ekosistem yang menyatukan regulator, operator, dan pengguna jasa dalam satu rantai kerja yang saling bergantung.
"Pelabuhan merupakan ekosistem yang melibatkan banyak pihak dengan tugas dan kewenangan masing-masing. Karena itu, peningkatan pelayanan tidak dapat dilakukan secara terpisah," ujar Yusrizal di Medan, Kamis.
Pernyataan itu disampaikan saat membuka forum diskusi yang mempertemukan sejumlah instansi di lingkungan Pelabuhan Belawan. Selain Yusrizal, hadir Kepala Kantor Bea Cukai Belawan Agus Sujendro, Direktur Operasi dan Teknik Pelindo Multi Terminal Wahyu Pradityo, perwakilan KSOP Utama Belawan, serta Asosiasi Tangki Timbun dan Pemompaan Belawan.
Fokus pada Layanan Non-Petikemas
Agenda utama FGD menyorot percepatan layanan jasa kepelabuhanan pada kegiatan operasional non-petikemas. Segmen ini mencakup arus barang curah dan cair yang tidak melewati terminal petikemas, termasuk aktivitas tangki timbun dan pemompaan yang melibatkan asosiasi pelaku usaha di Belawan.
Diskusi juga membahas kendala yang muncul dalam proses pelayanan sehari-hari. Mulai dari aspek operasional terminal, ketentuan kepabeanan, hingga koordinasi antarpihak yang menangani arus barang. Setiap hambatan dipetakan untuk dicarikan langkah perbaikan sesuai peran masing-masing institusi.
Yusrizal menekankan komunikasi terbuka sebagai kunci agar setiap persoalan bisa dipahami bersama. Menurut dia, tanpa keterbukaan, kendala di satu titik rantai layanan berpotensi menghambat keseluruhan proses.
Masukan Pemangku Kepentingan Jadi Bahan Perbaikan
Bagi Pelindo Regional 1 Belawan, masukan dari regulator dan pengguna jasa menjadi bahan penting untuk membaca dinamika layanan di lapangan. Perusahaan pelat merah itu memandang hubungan baik dengan seluruh pihak sebagai prasyarat kelancaran aktivitas kepelabuhanan.
"Komunikasi yang terbangun diharapkan dapat membantu memperlancar koordinasi serta mendukung upaya perbaikan layanan secara berkelanjutan," ucap Yusrizal.
Perbaikan layanan di Belawan menyangkut kepentingan langsung pelaku usaha ekspor-impor dan pengguna jasa logistik di Sumatera Utara. Setiap hari, pelabuhan ini menangani arus barang yang menopang pasokan industri dan perdagangan wilayah tersebut.
Menjaga Posisi Belawan sebagai Simpul Logistik Sumut
Pelindo menempatkan koordinasi lintas lembaga sebagai bagian dari upaya menjaga peran Pelabuhan Belawan sebagai salah satu simpul logistik utama di Sumatera Utara. Posisi itu menuntut layanan yang efisien, terutama saat arus barang meningkat.
Langkah perbaikan yang dibahas dalam FGD akan menjadi acuan bagi Pelindo Regional 1 Belawan bersama Bea Cukai, KSOP, dan pelaku usaha untuk menyelaraskan prosedur. Koordinasi yang rapat di level operasional dinilai lebih efektif ketimbang penanganan terpisah per instansi.
Bagi pengguna jasa, kelancaran di segmen non-petikemas berarti waktu tunggu kapal dan proses bongkar-muat yang lebih singkat. Efisiensi itu pada akhirnya menentukan daya saing biaya logistik dari dan menuju Sumatera Utara.
