TANGERANG — Wali Kota Tangerang Sachrudin membuka sosialisasi Sinergitas Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) tingkat Kecamatan Cipondoh di Kantor Kecamatan Cipondoh. Sachrudin hadir didampingi Kepala Bapenda Kota Tangerang Kiki Wibhawa. Forum itu menjadi jalan bagi Pemkot Tangerang memperkuat peran perangkat kewilayahan dalam urusan perpajakan.
Pengurus RT dan RW dinilai punya posisi strategis. Mereka berinteraksi langsung dengan warga setiap hari, sehingga informasi perpajakan bisa tersampaikan lebih cepat dan luas dibandingkan sosialisasi formal di tingkat kecamatan.
Mengapa RT dan RW Jadi Ujung Tombak Sosialisasi Pajak
Sachrudin menyebut keterlibatan perangkat wilayah memperluas jangkauan sosialisasi sekaligus mendorong kesadaran warga memenuhi kewajiban perpajakan. Menurutnya, kesadaran taat pajak bukan kerja satu instansi saja.
"Pajak ini yang membangun daerah. Bagaimanapun juga, membangun kesadaran dan kepedulian untuk taat membayar pajak adalah kerja sama kita semua, termasuk perangkat wilayah. Karena itu, saya harap RT dan RW dapat ikut menyampaikan informasi serta mengajak masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakannya," ujar Sachrudin.
Penerimaan dari Opsen PKB dan BBNKB masuk sebagai salah satu sumber pendapatan daerah. Dana itu dipakai untuk membangun infrastruktur, menyediakan fasilitas publik, hingga meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah.
Pajak Bukan Sekadar Kewajiban, tetapi Partisipasi Membangun Kota
Sachrudin menegaskan pembayaran pajak tidak berhenti pada kewajiban pemilik kendaraan. Ada partisipasi masyarakat di dalamnya yang menentukan arah pembangunan daerah.
"Artinya, pajak yang dibayarkan masyarakat bukan sekadar kewajiban, tetapi juga bentuk partisipasi dalam membangun daerah. Hasilnya akan kembali dirasakan masyarakat melalui pembangunan dan pelayanan publik yang semakin baik," katanya.
Dalam forum yang sama, Sachrudin mengajak warga memanfaatkan program diskon pajak kendaraan bermotor yang diberikan berdasarkan Keputusan Gubernur Banten. Program itu masih berlaku bagi pemilik kendaraan bermotor hingga 31 Desember 2026.
"Maka dari itu, ayo seluruh masyarakat manfaatkan program ini sebaik-baiknya. Masyarakat yang bijak pasti taat pajak. Pajak yang kita bayarkan turut membangun Kota Tangerang dan Banten agar semakin maju dan sejahtera," pungkasnya.
Target Pemkot Tangerang: Penerimaan Daerah Lebih Optimal
Lewat sosialisasi di Kecamatan Cipondoh, Pemkot Tangerang berharap perangkat kewilayahan membantu meningkatkan pemahaman warga soal kewajiban perpajakan. Informasi yang makin luas diharapkan berbanding lurus dengan naiknya kepatuhan wajib pajak.
Jika kepatuhan meningkat, penerimaan daerah dari Opsen PKB dan BBNKB bisa lebih optimal. Dana itulah yang nantinya menopang pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat Kota Tangerang.
