TANGERANG — Rotasi yang dilakukan Kapolri Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto menyasar sejumlah jabatan penting di tubuh Polri. Perubahan itu tertuang dalam tiga Surat Telegram yang diterbitkan setelah pelantikannya sebagai orang nomor satu di kepolisian.
Mutasi pertama keluar pada 2 Oktober 2026, sehari setelah Suyudi dilantik Presiden Prabowo Subianto. Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2205/X/KEP./2026 tertanggal 2 Oktober 2026 menjadi dasar pergeseran jabatan gelombang awal.
Rincian Tiga Gelombang Mutasi Pati dan Pamen
Gelombang kedua menyasar 199 perwira tinggi (Pati) dan perwira menengah (Pamen). Mutasi itu tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2251/X/KEP/2026 yang diterbitkan 10 Oktober 2026.
Mutasi ketiga terjadi pada Senin (12/10/2026). Sebanyak 12 Pati dan Pamen Polri bergeser melalui Surat Telegram Nomor ST/2262/X/KEP./2026 tertanggal 12 Oktober 2026.
Perubahan jabatan mencakup posisi strategis di Bareskrim Polri, Divisi Hubungan Internasional, Korbrimob, Lemdiklat Polri, hingga jajaran Kepolisian Daerah.
SPI: Rotasi Bagian dari Pembinaan Karier
Ketua Umum Sahabat Polisi Indonesia (SPI), Fonda Tanggauh, menilai pergantian jabatan terhadap ratusan perwira Polri merupakan mekanisme yang wajar. Menurutnya, rotasi dan mutasi adalah bagian dari dinamika organisasi besar untuk menjaga kesinambungan pelaksanaan tugas.
Rotasi juga dinilai memberi ruang pengembangan karier bagi personel Polri.
"Hal ini dilakukan sesuai kebutuhan organisasi sebagai bagian dari pembinaan karier dan penyegaran dalam pelaksanaan tugas kepolisian," ujar Fonda dalam keterangannya, Jumat (16/10/2026).
Fonda menyebut jabatan yang diterima personel merupakan amanah baru. Ia berharap mereka yang mendapat amanah dapat menyesuaikan diri dan melanjutkan program di satuan masing-masing.
"Personel yang mendapatkan amanah diharapkan dapat menyesuaikan diri dan melanjutkan program serta pelaksanan tugas di satuan masing-masing," jelasnya.
"Dapat melaksanakan tugas sebaik-baiknya dan memberikan pelayanan kepolisian yang optimal kepada masyarakat," tambah Fonda.
Dampak ke Jajaran Kepolisian Daerah
Rotasi yang menyentuh jajaran Kepolisian Daerah berpotensi mengubah komposisi pejabat di sejumlah wilayah, termasuk Provinsi Banten. Namun, hingga keterangan SPI disampaikan, rincian nama pejabat yang bergeser di tiap daerah belum dipaparkan.
Gelombang mutasi ini menjadi perhatian publik karena berlangsung cepat setelah pelantikan Kapolri. Tiga surat telegram dalam rentang sepuluh hari menandai ritme penyegaran yang jarang terjadi di awal masa jabatan.
SPI menegaskan rotasi bukan persoalan siapa naik atau turun jabatan. Fokusnya, kata Fonda, bagaimana pelayanan kepolisian kepada masyarakat tetap berjalan optimal di setiap satuan.
