BANTEN — Bupati Kubu Raya Sujiwo membatalkan kenaikan tarif angkutan Rasau Jaya–Batu Ampar karena tidak memiliki dasar SK Bupati, dalam pertemuan dengan warga, DPRD, dan perwakilan Pertamina serta PLN pada Senin (26/10/2026). Pembatalan dilakukan setelah warga mengeluh tarif melonjak akibat sulitnya mendapatkan BBM dengan harga wajar. Sujiwo meminta Pertamina dan PLN tidak berhenti pada rapat koordinasi, tetapi segera menghadirkan solusi nyata.
Kubu Raya, Kalbar — Keputusan pembatalan tarif diambil Sujiwo usai menerima aspirasi masyarakat Kecamatan Batu Ampar bersama anggota DPRD dan perwakilan instansi terkait. Menurut Sujiwo, kenaikan tarif angkutan tidak bisa dilepaskan dari kesulitan warga memperoleh bahan bakar minyak. Kalaupun BBM tersedia, harganya dinilai mahal sehingga membebani biaya operasional angkutan.
"Karena memang tidak masuk dalam SK Bupati, maka tarif itu kita akan batalkan," tegas Sujiwo dalam pertemuan tersebut.
Mengapa Tarif Angkutan Melonjak
Sujiwo menilai kenaikan tarif bukan persoalan yang berdiri sendiri. Ada masalah mendasar dalam ketersediaan dan harga BBM di wilayah pesisir Kubu Raya yang membuat para pelaku usaha angkutan menaikkan ongkos.
Karena itu, pembatalan tarif disertai permintaan agar Pertamina segera memastikan pasokan BBM tersedia dengan harga wajar. Tanpa pasokan yang memadai, pembatalan tarif berpotensi memicu persoalan sosial baru di tengah masyarakat.
"Setelah kita batalkan, Pertamina harus hadir. Saya minta tolong supaya tidak ada masalah sosial," ujarnya.
PLN Diminta Evaluasi Pemadaman Listrik
Selain BBM, Sujiwo menyoroti keluhan warga Batu Ampar soal pemadaman listrik yang kerap terjadi. Ia meminta PLN mengevaluasi pelayanan, termasuk memastikan apakah diperlukan perawatan atau penggantian mesin agar pasokan listrik lebih stabil.
Keterbukaan informasi juga ditekankan. Warga perlu mengetahui durasi pemadaman untuk keperluan pemeliharaan agar bisa mempersiapkan diri. Listrik yang padam dan menyala berulang kali berpotensi merusak peralatan elektronik serta mengganggu aktivitas usaha.
"PLN harus segera menyelesaikan. Saya minta tolong bagaimana masyarakat Kecamatan Batu Ampar ini betul-betul pelayanan listriknya itu baik," katanya.
Sujiwo menyoroti kondisi warga yang tetap memenuhi kewajiban membayar rekening listrik, tetapi masih menghadapi pelayanan yang dinilai belum memadai. Ia meminta PLN memberi perhatian serius terhadap kebutuhan masyarakat pesisir, termasuk dampak pemadaman terhadap usaha dan kerugian warga.
Galian C PT ASC Menunggu Musyawarah Desa
Persoalan lain yang disampaikan warga berkaitan dengan aktivitas galian C oleh PT ASC. Sujiwo menjelaskan izin kegiatan tersebut diterbitkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, bukan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, dan telah terbit sebelum dirinya menjabat sebagai bupati.
Meski begitu, pemerintah kabupaten tetap akan menindaklanjuti aspirasi warga. Sujiwo meminta persoalan itu dibahas melalui musyawarah desa untuk mengetahui sikap dan keputusan masyarakat setempat.
"Kalau memang hasil musyawarah desanya itu menolak kehadiran PT ASC, kita akan support, akan dukung," tegasnya.
Pemerintah kabupaten akan membantu mengomunikasikan persoalan tersebut dengan pemerintah provinsi dan dinas terkait, termasuk membahas langkah yang dapat ditempuh meskipun izin kegiatan telah diterbitkan.
Sujiwo Janji Kawal Aspirasi Warga
Sujiwo menegaskan pemerintah daerah akan mengawal seluruh aspirasi masyarakat Batu Ampar, termasuk persoalan yang berada di luar kewenangan langsung pemerintah kabupaten. Ia mengakui pemerintah daerah kerap menerima dampak dan keluhan masyarakat atas persoalan yang penyelesaiannya berada pada instansi lain.
Karena itu, Pertamina dan PLN diminta tidak berhenti pada pertemuan atau rapat koordinasi, tetapi segera menghadirkan solusi nyata. Sujiwo juga meminta masyarakat memahami batas kewenangan pemerintah daerah: persoalan yang menjadi kewenangan bupati dapat segera ditindaklanjuti, sedangkan yang berada di bawah instansi lain harus dikoordinasikan dengan pihak terkait.
Tujuan akhirnya, warga Batu Ampar memperoleh pasokan BBM dengan harga wajar, pelayanan listrik yang lebih baik, serta penyelesaian persoalan galian C melalui mekanisme yang melibatkan masyarakat dan pemerintah berwenang. Bagi Kubu Raya, pembatalan tarif angkutan menjadi ujian awal: apakah keluhan warga pesisir soal BBM dan listrik benar-benar berujung pada perbaikan layanan, atau hanya berhenti di ruang rapat.
