TANGSEL — Direktur Bisnis Kewirausahaan Syariah KDEKS Banten H. Didin Haryono menegaskan bahwa peringatan Sumpah Pemuda 28 Oktober menjadi momentum menerjemahkan persatuan bangsa ke dalam kemandirian ekonomi. Menurut dia, generasi muda Banten perlu dibekali kemampuan berkarya dan menciptakan lapangan kerja sendiri, bukan hanya menjadi penonton pembangunan.
Banten dinilai punya modal besar di sektor industri, pertanian, perikanan, pariwisata, pesantren, dan UMKM. Namun kekayaan sektor itu belum tentu berbuah kesejahteraan bagi warga yang menggelutinya.
Mengapa Potensi Banten Belum Menjadi Kesejahteraan
Didin menyebut ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi agar potensi daerah berubah menjadi pendapatan nyata. Pelaku usaha membutuhkan akses pembiayaan, keterampilan teknis, pendampingan usaha, dan perluasan pasar.
Di titik itu, ekonomi dan keuangan syariah dinilai mesti turun dari tataran wacana menjadi instrumen pemberdayaan. Bukan sekadar agenda seremonial yang berhenti di atas panggung.
Tiga Program Unggulan yang Disiapkan KDEKS Banten
KDEKS Banten memetakan tiga program yang layak diperkuat untuk menjawab kebutuhan tersebut. Sasaran dan ukuran keberhasilannya diminta jelas, tidak sekadar dihitung dari banyaknya kegiatan.
- Wirausaha Muda Halal Naik Kelas — pendampingan usaha pemuda sejak peningkatan mutu produk, sertifikasi halal, pengelolaan usaha, pemasaran digital, sampai akses pembiayaan dan pasar.
- Pesantren Mandiri Ekonomi — pengembangan unit usaha produktif berbasis potensi lokal seperti pertanian, peternakan, pangan, dan perdagangan, dengan melibatkan santri serta warga sekitar.
- UMKM Halal Go Market — fasilitasi sertifikasi halal, penguatan kemasan dan standar produk, kemitraan dengan ritel dan industri, serta perluasan pemasaran lewat platform digital dan jejaring perdagangan.
Ukuran Keberhasilan Bukan Jumlah Kegiatan
Didin menekankan bahwa capaian ketiga program mesti diukur dari manfaat yang benar-benar dirasakan pelaku usaha dan masyarakat. Indikatornya mencakup jumlah usaha yang berkembang, produk yang siap bersaing, perluasan akses pembiayaan, hingga lapangan kerja yang tercipta.
KDEKS memosisikan diri sebagai penghubung dan penggerak kolaborasi antara pemerintah, perbankan syariah, pesantren, perguruan tinggi, lembaga zakat dan wakaf, serta dunia usaha. Perangkat daerah dan mitra menjalankan program sesuai tugas dan kewenangannya masing-masing.
Dukungan APBD dan Evaluasi Berkala
Upaya ini tidak bisa dibebankan kepada KDEKS semata. Pemerintah Provinsi Banten diminta memperkuat dukungan melalui pendanaan program sesuai ketentuan dan kemampuan APBD, sinergi lintas perangkat daerah, serta fasilitasi kemitraan dengan perbankan syariah dan dunia usaha.
Agenda ekonomi syariah juga perlu diintegrasikan dengan program pemberdayaan UMKM, penciptaan lapangan kerja, pendidikan vokasi, dan penguatan ekonomi masyarakat. Dukungan pemerintah itu diiringi evaluasi berkala, sementara KDEKS dituntut menjawab kepercayaan dengan program yang fokus, transparan, dan berorientasi hasil.
"Sumpah Pemuda hari ini harus menjadi sumpah kemandirian ekonomi: melahirkan wirausaha muda, menguatkan ekonomi pesantren, menaikkan kelas UMKM, dan membuka lapangan kerja," kata Didin.
Dengan kolaborasi semua pihak, ekonomi syariah di Banten diharapkan tumbuh menjadi kekuatan nyata bagi kesejahteraan dan kemajuan daerah, bukan sekadar wacana di forum-forum seremonial.
