SERANG — Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kementerian Hukum Banten Ferry Ferdiansyah membuka rapat pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi terhadap tiga Raperwal Tangerang. Pembahasan menyasar kejelasan norma dan kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Rapat dihadiri jajaran Pemkot Tangerang, termasuk Staf Ahli Bidang Hukum, Politik, dan Pemerintahan Indri Astuti serta Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Mulyani.
Tiga Raperwal yang Dibahas
Rancangan pertama mengatur tata cara pemberian Biaya Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) untuk pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan. Rancangan kedua memuat kebijakan dan strategi daerah penyelenggaraan sistem penyediaan air minum 2026–2030. Rancangan ketiga menetapkan pedoman pemberian jasa pelayanan bagi guru ngaji, guru madrasah diniyah takmiliyah, guru lintas agama, amil pengurusan jenazah, marbot masjid, dan penjaga rumah ibadah nonmuslim.
Ketiga rancangan disebut memperhatikan kepastian hukum, tertib administrasi, dan akuntabilitas pelaksanaan. Pembahasan melibatkan sejumlah perancang dan analis hukum dari Bagian Hukum Kota Tangerang.
Jaminan Air Minum Berkualitas hingga 2030
Raperwal air minum menjadi yang paling berjangka panjang karena menetapkan arah kebijakan lima tahun. Kepala Bidang Air Minum dan Air Limbah Riznur Masrun terlibat langsung dalam pembahasan bersama Pengamat Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air Septian Dwi Putra. Tujuannya menjamin layanan air minum berkualitas dan berkelanjutan bagi warga kota.
Apresiasi bagi Guru Ngaji dan Marbot Masjid
Raperwal ketiga menyentuh kelompok pengabdi sosial dan keagamaan yang selama ini jarang tersentuh regulasi daerah. Pedoman jasa pelayanan mencakup guru ngaji, guru madrasah diniyah takmiliyah, guru lintas agama, amil pengurusan jenazah, marbot masjid, hingga penjaga rumah ibadah nonmuslim. Regulasi ini menjadi dasar hukum pemberian apresiasi atas pengabdian mereka.
Ferry menegaskan pembahasan tiap rancangan perlu dilakukan cermat agar rumusan norma jelas dan dapat diterapkan efektif.
"Melalui harmonisasi ini, kita berharap setiap rancangan peraturan yang disusun dapat memberikan kepastian hukum, memiliki kualitas substansi yang baik, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kota Tangerang," ujar Ferry.
Sinergi Kanwil Kemenkum dan Pemkot Tangerang
Ferry menyambut baik sinergi antara Kanwil Kementerian Hukum Banten dan Pemerintah Kota Tangerang dalam pembentukan produk hukum daerah. Harmonisasi dinilai penting agar regulasi daerah tersusun sistematis dan selaras dengan peraturan lebih tinggi. Proses ini juga menjadi penopang penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan kualitas pelayanan publik di Kota Tangerang.
