TANGERANG — Gubernur Banten Andra Soni menyoroti sejumlah titik turap atau sheet pile di sepanjang Kali Angke yang belum terpasang menyeluruh. Kondisi itu dinilai meningkatkan risiko banjir di Kota Tangerang, terutama di kawasan Ciledug, begitu musim penghujan tiba dalam beberapa bulan ke depan.
Persoalan turap bukan satu-satunya pemicu. Pendangkalan sungai turut memperparah genangan di wilayah bantaran Kali Angke yang berbatasan langsung dengan Kecamatan Kembangan Selatan, Jakarta Barat.
Titik Turap Belum Terpasang akibat Kendala Pembebasan Lahan
Andra menyebut pemasangan turap terhambat kendala pembebasan lahan. Ia meminta Pemkot Tangerang memberi perhatian serius pada persoalan tersebut.
"Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah masih adanya sejumlah titik tanggul atau sheet pile yang belum terpasang secara menyeluruh akibat kendala pembebasan lahan," ujar Andra, Minggu (31/10/2026).
Menurut Andra, penanganan banjir di Kali Angke harus dilakukan terpadu. Aliran sungai itu melintasi wilayah Tangerang Raya hingga Jakarta, sehingga butuh keterlibatan pemerintah pusat, Pemprov Banten, pemerintah kabupaten/kota, dan Pemprov DKI Jakarta.
"Jika kondisi tersebut tidak segera ditangani maka akan menyebabkan air sungai berpotensi melimpas ke kawasan permukiman warga ketika debit air meningkat," terangnya.
Wali Kota: Pemilik Lahan Susah Dicari, Baru 33 Persen Dibebaskan
Wali Kota Tangerang Sachrudin mengakui pembebasan lahan di sepanjang Kali Angke masih tersendat. Hambatan itu berdampak langsung pada pemasangan turap yang dibutuhkan untuk mengantisipasi luapan sungai.
"Memang pembebasan tanah lahan ini masih ada kendala, karena beberapa lahan pemiliknya susah dicari," ujar Sachrudin.
Pembebasan lahan untuk pelebaran daerah aliran sungai di Kecamatan Karang Tengah baru mencapai 33 persen. Targetnya mencakup area sepanjang 600 meter di Kelurahan Pedurenan.
Meski begitu, normalisasi Kali Angke tetap berjalan sesuai jadwal. Pemkot Tangerang telah mengerahkan sejumlah alat berat untuk mendukung pekerjaan itu.
"Kami terus berkerja maksimal sesuai dengan kewenanganan dalam upaya bersama normalisasi Kali Angke, mudah-mudahan bisa kami lalui," sambungnya.
Normalisasi Ditargetkan Rampung Desember 2026
Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menyatakan normalisasi Kali Angke melibatkan Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane. Pekerjaan itu juga melibatkan Pemprov Banten dan sejumlah pemerintah daerah di sepanjang bantaran sungai.
Normalisasi mencakup penanganan pendangkalan dan penyempitan sungai. Kedua persoalan itu disebut menjadi faktor utama penyebab banjir saat musim hujan.
"Saya sudah lihat langsung permasalahan yang menjadi penyebab banjir di wilayah bantaran Kali Angke, ada masalah pendangkalan sampai penyempitan yang sedang ditangani melalui normalisasi dengan melibatkan peran pemeritah daerah," kata Dody.
Dody meminta proses normalisasi dipercepat. Berdasarkan peninjauan bersama Sachrudin dan Andra, pekerjaan yang sedang berjalan ditargetkan rampung pada Desember 2026.
"Saya kira kondisinya lumayan parah ya, karena kalau dibiarkan terus menerus pasti akan semakin menyempit, bukan malah makin melebar sendiri sehingga harus ada penanganan yang cepat," jelasnya.
Sachrudin berharap kolaborasi pemerintah pusat dan daerah memperlancar normalisasi Kali Angke. Menurut dia, aliran sungai itu termasuk kawasan yang sangat rawan banjir.
"Dengan kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten kota mudah-mudahan bisa teratasi karena memang aliran Kali Angke ini salah satu daerah yang sangat rawan dengan banjir," terangnya.
