CILEGON — Rapat koordinasi kesiapan pengamanan Nataru di Gedung Sosoro, Pelabuhan Merak, dihadiri sejumlah pemangku kepentingan, mulai dari Jasa Raharja, Direktorat Lalu Lintas Polda Banten, PT ASDP Indonesia Ferry, Basarnas, Polairud, Jasa Raharja Putera, Kementerian Perhubungan, hingga Dinas Perhubungan Provinsi Banten. Forum tahunan itu mengevaluasi pelaksanaan pengamanan Nataru sebelumnya sekaligus menyusun langkah menghadapi lonjakan mobilitas akhir tahun.
Salah satu temuan evaluasi adalah masih adanya kendaraan angkutan barang non-prioritas yang menggunakan fasilitas penyeberangan selama masa libur. Kondisi itu dinilai memerlukan pengaturan dan pengawasan lebih optimal, terutama di jalur Merak–Bakauheni yang menjadi pintu utama arus kendaraan dari Jawa ke Sumatera.
Pembatasan Kendaraan Barang Berlaku H-7 hingga H+7
Pembatasan angkutan barang mengacu pada Surat Keputusan Bersama lintas departemen yang dikoordinasikan Kementerian Perhubungan bersama Korps Lalu Lintas Polri dan Kementerian Pekerjaan Umum. Kebijakan menyasar kendaraan dengan tiga sumbu atau lebih, kereta tempelan, serta kereta gandengan.
Masa pembatasan direncanakan berlaku sejak H-7 hingga H+7. Kendaraan pengangkut kebutuhan pokok, BBM/BBG, hewan ternak, pupuk, pakan ternak, dan keperluan penanganan bencana dikecualikan dengan syarat kelengkapan surat muatan.
Kendaraan yang dikecualikan tetap wajib mematuhi ketentuan dimensi dan muatan. Kebijakan Zero Over Dimension Over Loading (ODOL) telah diintegrasikan dalam Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2026 tentang Penguatan Logistik Nasional, dengan target penerapan penuh pada 1 Januari 2027.
Kesiapsiagaan Dimulai Sejak H-7 Natal
Kesiapsiagaan lintas instansi direncanakan berlangsung sejak menjelang H-7 Natal hingga setelah pergantian tahun. Cakupannya meliputi pengamanan, pengendalian, rekayasa lalu lintas, serta pelayanan terpadu bagi pengguna jasa penyeberangan.
Kepala Kantor Wilayah Jasa Raharja Banten, Benyamin Bob Panjaitan, menyampaikan bahwa efektivitas pembatasan kendaraan angkutan barang non-prioritas menjadi aspek penting dalam penyelenggaraan Nataru.
"Berdasarkan evaluasi sebelumnya, masih terdapat kendaraan barang yang menggunakan fasilitas penyeberangan pada periode libur. Oleh karena itu, diperlukan langkah antisipatif dan koordinasi yang lebih kuat antarpemangku kepentingan," ujarnya.
Benyamin juga menegaskan bahwa upaya pencegahan fatalitas kecelakaan lalu lintas harus terus ditingkatkan melalui aksi preventif sejak sebelum operasi dimulai.
Pos Pelayanan Terpadu di Kawasan Pelabuhan Merak
Jasa Raharja Kanwil Banten merencanakan kehadiran pos pelayanan terpadu di kawasan Pelabuhan Merak. Pos itu akan dilengkapi fasilitas pelayanan serta petugas Jasa Raharja yang bersiaga selama operasi Nataru untuk mendukung kebutuhan pelayanan dan perlindungan masyarakat.
Sinergi antarlembaga diharapkan mengoptimalkan pelayanan transportasi, khususnya pada jalur penyeberangan Merak–Bakauheni. Koordinasi lintas instansi menjadi kunci memastikan kelancaran arus kendaraan, mengoptimalkan rekayasa lalu lintas, sekaligus menekan risiko dan fatalitas kecelakaan.
Imbauan bagi Pemudik Nataru
Jasa Raharja mengimbau masyarakat yang akan melakukan perjalanan selama libur Natal dan Tahun Baru mengutamakan keselamatan. Pengendara diminta memastikan kendaraan dalam kondisi prima dan laik jalan, melengkapi perangkat keselamatan, serta memastikan pengemudi sehat dan tidak kelelahan.
Kelengkapan dokumen kendaraan dan pemenuhan kewajiban pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui Samsat juga perlu diperhatikan. Melalui koordinasi bersama seluruh pemangku kepentingan, Jasa Raharja Kanwil Banten berkomitmen mendukung penyelenggaraan transportasi yang aman, tertib, dan lancar selama periode Nataru 2026/2027.
