BANTEN — Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan Indonesia telah memasuki tahun kedua tanpa impor beras, dengan cadangan beras pemerintah di Perum Bulog mencapai sekitar 4,5 juta ton per akhir Oktober 2026. Klaim itu disampaikan di tengah tekanan krisis pangan dan energi global yang membuat puluhan negara menahan stok domestik mereka.
Kementerian Pertanian memastikan kecukupan pangan bagi 286 juta penduduk tetap menjadi prioritas, termasuk dengan menggelar rapat koordinasi lintas sektor pada hari libur. Amran menyampaikan hal itu dalam jumpa pers di Jakarta, Ahad (8/11/2026), seusai melakukan kunjungan kerja ke luar negeri.
"Alhamdulillah, di saat pangan dunia tidak menggembirakan dan tidak baik-baik saja, Indonesia masuk tahun kedua tidak impor beras," kata Amran.
Menurutnya, ritme kerja kementerian tidak mengenal hari libur selama menyangkut kecukupan pangan nasional. "Hari Ahad kita rapat, subuh pula. Jadi, tidak ada tanggal merah bagi Kementerian Pertanian menjaga pangan kita," ujarnya.
Modal Cadangan Beras Pemerintah
Hingga akhir Oktober 2026, cadangan beras pemerintah (CBP) yang dikelola Perum Bulog tercatat sekitar 4,5 juta ton. Angka itu menjadi salah satu penopang klaim pemerintah bahwa pasokan dalam negeri tidak perlu ditambal impor.
Selain CBP, terdapat sekitar 10 juta ton potensi beras dari standing crop atau tanaman padi yang siap panen. Stok di sektor hotel, restoran, dan katering (horeka) juga diperkirakan mencapai sekitar 10 juta ton.
Dengan demikian, total ketersediaan beras nasional diperkirakan mencapai sekitar 25 juta ton. Sementara kebutuhan beras nasional berada di kisaran 2,5 juta ton per bulan.
Indonesia juga telah mencapai swasembada delapan komoditas tanpa impor: beras, jagung, cabai besar, cabai rawit, gula konsumsi, daging ayam, telur ayam, dan bawang merah.
Tekanan Global dan Langkah Antisipatif
Amran menuturkan, kondisi pangan dunia masih tertekan akibat krisis pangan dan energi serta meningkatnya ketegangan geopolitik. Tekanan itu mengganggu distribusi logistik dan perdagangan komoditas sejumlah negara.
China, menurut dia, masih mengimpor sekitar 6 juta ton pangan. Sedikitnya 33 negara juga menerapkan kebijakan pengamanan stok pangan nasional sehingga distribusi internasional semakin ketat.
"Beberapa negara sesuai berita yang Anda tulis, itu 33 negara yang menahan pangannya, mempersiapkan stok dengan kondisi geopolitik yang memanas sehingga distribusi sulit, kemudian angkutan, dan seterusnya. Nah, ini kita jaga, kita konsolidasi, kita jaga," tegasnya.
Kerja Sama dengan China
Amran baru kembali dari Beijing setelah bertemu Menteri Pertanian China. Pertemuan itu membahas peluang kerja sama memperkuat sektor pangan menghadapi ketidakpastian global yang terus berkembang.
"Kami baru pulang dari Beijing, ketemu Menteri Pertanian, diskusi panjang lebar. Kita akan kerja sama ke depan memperkuat pangan karena dunia lagi krisis pangan, krisis energi," tuturnya.
Pemerintah, lanjut Amran, terus mengonsolidasikan langkah penguatan produksi, pengelolaan cadangan, serta pengamanan distribusi. Tujuannya agar pasokan pangan nasional tetap tersedia secara berkelanjutan bagi masyarakat.
"Sekali lagi, tahun kedua tidak impor beras di pemerintahan Bapak Presiden Prabowo. Kita syukuri, beras kita, stok kita aman," imbuh Amran.
Klaim tahun kedua tanpa impor beras menjadi ujian tersendiri bagi pemerintah, mengingat kebutuhan beras nasional yang mencapai 2,5 juta ton per bulan harus ditopang produksi dalam negeri dan cadangan Bulog. Dengan ketersediaan yang diperkirakan menyentuh 25 juta ton, ruang fiskal untuk belanja impor pangan tahun ini berpotensi lebih longgar dibanding periode krisis sebelumnya.
