Pemerintah Kota Cilegon, Banten, menerima bantuan pembangunan 200 rumah layak huni dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) senilai Rp4 miliar. Bantuan ini merupakan apresiasi atas keberhasilan daerah mengimplementasikan Program Tiga Juta Rumah. Saat ini, masih terdapat lebih dari 2.000 unit rumah tidak layak huni (rutilahu) yang membutuhkan intervensi perbaikan di kota tersebut.
CILEGON — Penghargaan kepala daerah berprestasi tingkat regional Jawa-Bali yang diterima Wali Kota Cilegon Robinsar di Bali pada Jumat (28/8) berbuah manis. Kota Cilegon mendapatkan jatah rehabilitasi 200 unit rumah layak huni dari pemerintah pusat, dengan estimasi nilai Rp20 juta per unit.
Bantuan tersebut direncanakan dieksekusi pada 2027. Pasalnya, anggaran tahun berjalan di lingkungan Pemkot Cilegon telah ditetapkan dan tidak memungkinkan untuk dilakukan perubahan.
Masih Ada 2.000 Rutilahu: Mengapa Bantuan Ini Krusial
Kebutuhan perbaikan rumah di Cilegon masih sangat besar. Berdasarkan data pemkot, hingga saat ini tercatat lebih dari 2.000 unit rutilahu yang tersebar di berbagai kelurahan. Angka ini menjadi pekerjaan rumah besar bagi jajaran pemerintahan di bawah kepemimpinan Robinsar.
Wali Kota Cilegon Robinsar menegaskan bahwa pembangunan rumah layak huni bukan sekadar program infrastruktur fisik. Menurutnya, aspek kemanusiaan menjadi prioritas utama di tengah keterbatasan anggaran daerah.
Skema Kolaborasi: APBD hingga Dana CSR
Pemkot Cilegon menargetkan pembangunan 500 rumah layak huni pada tahun ini. Target tersebut dibiayai melalui skema pembiayaan kolaboratif yang melibatkan APBD, APBN, Baznas, hingga dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).
Sepanjang tahun lalu, pemkot berhasil merehabilitasi 173 rutilahu dengan total anggaran Rp5,05 miliar. Rinciannya meliputi 70 unit dari program DPW-Kel (Rp2,1 miliar), 44 unit dari Dinas Perkim (Rp1,32 miliar), dan 59 unit dari Baznas (Rp1,63 miliar).
Kutipan Wali Kota: Urusan Rutilahu Pokoknya Kita Bereskan
Robinsar mengaku sering kali terenyuh melihat kondisi warga yang tinggal di rumah tidak layak huni. Ia menyebut kondisi genting yang bolong dan ditinggali nenek-nenek bersama anak kecil menjadi pemantik semangatnya untuk mempercepat penanganan masalah ini.
"Genting-nya pada bolong, yang tinggal nenek-nenek sama anak kecil, itu membuat hati terenyuh. Makanya saya optimalkan agar urusan rumah tidak layak huni ini pokoknya kita bereskan," ujarnya.
Ia memastikan program-program yang menyentuh langsung kebutuhan dasar masyarakat akan terus diupayakan penyelesaiannya dengan mengoordinasikan seluruh pemangku kepentingan.
