Indonesia akhirnya mengunci pasokan minyak mentah dari Rusia. Bahlil mengatakan kesepakatan kontrak sudah diteken saat kunjungan pemerintah ke Moskow bulan lalu. "Secara kontrak juga sudah (sepakat)," ujarnya di Kementerian ESDM, Senin (11/5).
Minyak mentah ini tidak hanya akan diserap Pertamina sebagai bahan baku kilang, tetapi juga dialokasikan untuk industri manufaktur, pabrik petrokimia, dan kegiatan pertambangan. Harganya mengikuti mekanisme pasar.
Kementerian ESDM mencatat konsumsi minyak Indonesia mencapai 1,6 juta barel per hari (bph). Dari jumlah itu, hanya 600 ribu bph yang mampu dipenuhi produksi domestik. Sisanya, 1 juta bph, harus diimpor.
Jika dihitung hingga akhir 2026, Indonesia masih kekurangan pasokan 251 juta barel. Kontrak dengan Rusia sebesar 150 juta barel akan menutupi 60 persen dari kebutuhan impor tersebut. Sisanya akan dicari dari pemasok lain.
Skema impor dilakukan bertahap, bukan sekaligus. Alasannya, kapasitas tangki penyimpanan dalam negeri terbatas. "Mungkin satu-dua minggu ini sudah bisa (dikirim)," kata Bahlil.
Dalam pertemuan dengan mitra Rusia, Bahlil juga mendorong penyelesaian proyek Kilang Grass Root Refinery (GRR) Tuban yang digarap Pertamina bersama Rosneft. Proyek ini sempat mandek karena masalah lahan dan struktur investasi perusahaan patungan. "Saat ini masalah lahan dan investasi perusahaan patungan sudah dilakukan," ucapnya.
Selain itu, pemerintah membahas kelanjutan Blok Tuna yang lokasinya berdekatan dengan Vietnam. Perusahaan migas asal Inggris, Harbour Energy, telah melepas sebagian sahamnya ke perusahaan nasional. Bahlil menargetkan produksi perdana Blok Tuna pada 2028, paling lambat 2029.
Langkah ini menjadi bagian dari strategi jangka panjang pemerintah mengurangi ketergantungan impor minyak. Dengan tambahan pasokan dari Rusia dan percepatan produksi blok migas dalam negeri, tekanan terhadap neraca energi nasional diharapkan bisa diredam.