SERANG — Sebanyak 53,06 persen angkatan kerja di Banten masih didominasi lulusan SD ke bawah dan SMP. Angka itu merupakan akumulasi dari 35,74 persen lulusan SD ke bawah dan 17,32 persen lulusan SMP berdasarkan data BPS Banten per Februari 2026.
Tingkat pendidikan yang rendah ini membuat tenaga kerja lokal kesulitan mengisi peluang kerja di sektor industri yang terus bertumbuh. Pengamat ekonomi Untirta, Hady Sutjipto, menyebut daya saing menjadi persoalan utama.
“Separuh lebih penduduk Banten masih berpendidikan SMP bahkan SD ke bawah. Ini yang sering kali menjadi kendala daya saing di pasar kerja,” kata Hady dalam Konferensi Pers APBN KITA Regional Banten, beberapa waktu lalu.
Hady menilai kondisi ini menjadi kontras dengan status Banten sebagai salah satu tujuan investasi dan pusat industri manufaktur terbesar di Indonesia. Derasnya arus investasi belum sepenuhnya mampu diserap oleh tenaga kerja lokal karena kualifikasi yang dibutuhkan perusahaan tidak terpenuhi.
“Yang jadi persoalan adalah kualitas pendidikan masyarakat Bantennya sendiri memang harus ditingkatkan,” ujarnya.
Akibatnya, banyak perusahaan lebih memilih merekrut pekerja dari luar daerah yang dianggap memiliki keterampilan dan pendidikan lebih tinggi. Hady mengibaratkan Banten seperti gula yang menarik banyak orang datang untuk bekerja maupun berinvestasi, sementara tenaga kerja lokal berisiko tersisih.
“Banten ini seperti gula. Banyak industri dan aktivitas ekonomi sehingga mendorong siapa pun datang ke Banten,” tuturnya.
Data BPS Banten juga mencatat Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Banten per Februari 2026 mencapai 6,59 persen. Dari total 9,59 juta penduduk usia kerja, angka itu setara dengan sekitar 411.240 orang yang masih menganggur.
“Kalau kita perhatikan dari jumlah penduduk usia kerja, tingkat pengangguran 6,59 persen itu sekitar 411 ribu orang,” pungkas Hady.
Menurutnya, peningkatan kualitas sumber daya manusia tidak cukup hanya melalui jalur pendidikan formal. Pelatihan keterampilan kerja yang relevan dengan kebutuhan industri juga dinilai mendesak dilakukan agar masyarakat lokal mampu beradaptasi dengan perkembangan sektor manufaktur dan jasa di Banten.