TANGERANG SELATAN — Ribuan titik lampu jalan di sepanjang ruas nasional dan provinsi Banten dalam kondisi mati atau tidak optimal. Wakil Wali Kota Tangsel Pilar Saga Ichsan menyebut situasi ini darurat karena menyangkut keselamatan warga yang beraktivitas pada malam hari, terutama saat hujan turun.
"Banyak PJU di jalan nasional dan provinsi tidak aktif. Ini perlu peremajaan segera dalam menekan angka kecelakaan dan kriminalitas," kata Pilar di Tangerang, Minggu (31/5/2026).
Gubernur Banten Andra Soni sebelumnya menyebut kebutuhan PJU mencapai 8.000 titik yang tersebar di delapan kabupaten dan kota. Data menunjukkan panjang jalan nasional di Banten mencapai 567,9 kilometer, dengan ruas terpanjang berada di Kabupaten Lebak dan Pandeglang.
Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Banten Tri Nurtopo mengakui masih banyak ruas jalan kewenangan pusat yang belum memiliki penerangan memadai. Selama ini, Pemprov Banten menanggung biaya listrik ribuan lampu yang sudah terpasang, dengan nilai mencapai Rp4 miliar per tahun untuk sekitar 5.000 titik.
Pilar Saga Ichsan menyebut dua kawasan strategis di Tangsel, yakni Ciputat dan Pamulang, membutuhkan peningkatan dan peremajaan lampu jalan paling mendesak. Sebagai daerah lintasan, kedua wilayah ini selalu ramai kendaraan tanpa henti selama 24 jam.
"Sebab banyak warga yang melakukan aktivitas saat malam hari sehingga perlu dukungan penerangan jalan agar terhindar juga dari kecelakaan khususnya pada saat hujan turun," ujarnya.
Ke depan, penanganan PJU jalan nasional akan diperkuat melalui mekanisme kerja sama antara pemerintah daerah dan Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) setempat. Tri Nurtopo mencontohkan, Kabupaten Lebak sudah memiliki nota kesepahaman dengan BPTD untuk mengelola penerangan jalan.
Pemkot Tangsel sendiri mendukung langkah Gubernur untuk mendorong percepatan dari kementerian terkait. "Pemkot Tangsel mendukung langkah Gubernur dalam mendorong percepatan kepada kementerian untuk dioptimalkan pemasangan PJU di wilayah Provinsi Banten," kata Pilar.
Pemprov Banten mengeluarkan dana hampir Rp4 miliar setiap tahun untuk membayar listrik sekitar 5.000 lampu jalan milik provinsi. Pola pembayaran ini dinilai tidak ideal karena sebagian lampu yang dibiayai berada di ruas jalan kewenangan pusat.
Jalan gelap di malam hari meningkatkan risiko kecelakaan, terutama saat hujan yang mengurangi jarak pandang. Selain itu, minimnya penerangan juga membuka celah aksi kriminalitas di titik-titik rawan sepanjang jalan nasional dan provinsi di Tangsel.