LEBAK — Angka Rp126 miliar yang terkumpul dalam tujuh bulan pertama tahun 2026 ini berasal dari 13 jenis pajak daerah. Setelah MBLB, kontribusi signifikan datang dari Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebesar Rp23 miliar dan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang mencapai Rp20 miliar. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) menyumbang Rp17 miliar, sementara Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas Tenaga Listrik tercatat Rp21 miliar.
Dari data yang dirilis Bapenda, penerimaan dari Pajak Walet masih sangat kecil, hanya Rp7 juta. Angka ini kontras dengan sektor pertambangan yang mendominasi. Sektor lain seperti Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terkumpul Rp11 miliar, Pajak Reklame Rp768 juta, dan Pajak Air Tanah mencapai Rp630 juta. Sektor pariwisata dan hiburan menyumbang Rp440 juta dari PBJT Hiburan dan Rp421 juta dari PBJT Hotel.
Agung Budi Santoso menilai optimalisasi pelayanan melalui aplikasi digital menjadi faktor utama kenaikan realisasi pajak. Menurutnya, kemudahan membayar pajak secara online membuat warga tidak perlu lagi antre di kantor.
"Kami menilai sosialisasi dan pelayanan optimal serta digitalisasi itu dapat menyadarkan masyarakat melunasi kewajiban pajak daerah," kata Agung dalam keterangannya, Rabu.
Andre, warga Kelurahan Rangkasbitung Barat, mengaku setiap tahun melunasi PBB-P2 melalui aplikasi digital. "Kita setiap tahun melunasi pajak daerah jenis PBB-P2, karena manfaatnya untuk masyarakat juga," ujarnya.
Dengan sisa waktu lima bulan hingga akhir tahun, Bapenda Lebak optimistis target Rp250 miliar dapat terealisasi. Pemerintah kabupaten berencana memperluas sosialisasi ke kecamatan-kecamatan yang tingkat kepatuhan pajaknya masih rendah. Agung menambahkan, dana yang terkumpul akan dialokasikan kembali untuk pembangunan infrastruktur dan program kesejahteraan masyarakat.
Pajak daerah di Lebak mencakup sektor yang beragam, dari pertambangan, kendaraan bermotor, hingga reklame dan parkir. PBJT Parkir misalnya, tercatat menyumbang Rp505 juta. Kontribusi dari setiap sektor ini akan terus dimonitor untuk memastikan pemerataan pendapatan asli daerah.