BANTEN — Dony Oskaria membeberkan kompleksitas restrukturisasi BUMN Karya di hadapan anggota parlemen, Rabu (19/8/2026). Menurut dia, persoalan yang dihadapi tidak sederhana karena setiap holding memiliki hingga 20 entitas anak dan cucu usaha yang kondisinya juga tidak sehat.
"Persoalannya itu cukup luas. Pertama bahwa liabilitasnya besar-besar, utangnya besar-besar. Yang kedua, masalahnya ini tidak hanya di level holding. Tetapi dia punya anak-anak perusahaan yang juga bermasalah," jelas Dony di Kompleks Parlemen.
Ia menegaskan bahwa total utang gabungan perusahaan pelat merah sektor konstruksi ini mencapai ratusan triliun rupiah. Proses penyelesaiannya pun tidak bisa dilakukan serentak karena setiap entitas memiliki karakteristik masalah yang berbeda.
Dony mengakui, secara teknis penyelesaian cepat bisa dilakukan dengan menggabungkan perusahaan atau mengajukan kepailitan. Namun, langkah instan tersebut dinilai berisiko besar terhadap ekosistem industri yang lebih luas, termasuk proyek strategis pemerintah yang sedang berjalan.
"Itu kan gampang saja, kita bisa mergerkan, kita pailitkan, dan sebagainya, tapi kan kami memikirkan juga dampaknya. Dampaknya apa untuk ekosistem yang lainnya. Jadi memang hati-hati sekali. Inilah yang memakan waktu," beber dia.
Pendekatan yang dipilih Danantara adalah pembenahan satu per satu entitas. Meski memakan waktu lama, cara ini dinilai lebih aman untuk memastikan masalah tidak muncul kembali di kemudian hari.
Salah satu kasus yang mencuat adalah proyek LRT City yang digarap oleh Adhi Commuter Properti (ADCP), anak usaha PT Adhi Karya (Persero) Tbk. Proyek ini dikabarkan mangkrak dan mengalami keterlambatan serah terima unit kepada konsumen.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, memastikan pemerintah tidak tinggal diam. Ia akan memanggil direksi lama dan baru ADCP untuk meminta kronologis serta usulan solusi atas permasalahan tersebut.
"Tentu kita mau mencari titik temu ya daripada masalah-masalah yang ada. Karena kita tidak bisa membiarkan rakyat sendirian, negara yang harus hadir gitu untuk masalah lama seperti itu," tegas Maruarar.
Pihaknya juga meminta perwakilan konsumen terdampak untuk membentuk tim dan menyusun kronologis versi mereka. Langkah ini ditempuh agar solusi yang dihasilkan nantinya mengakomodasi kepentingan kedua belah pihak secara adil.
Meski menargetkan seluruh persoalan BUMN Karya rampung pada penghujung 2026, Dony mengaku belum bisa memastikan waktu pastinya. Dinamika di lapangan masih terus berkembang seiring munculnya berbagai temuan baru.
"Ini saya enggak bisa pastikan, karena berproses terus. Saya tetap mengupayakan akhir tahun ini sudah selesai. Tetapi dinamika di dalam menyelesaikan ini cukup rumit. Teman-teman juga tentu tahu ada yang LRT, nanti ada lagi yang WIKA Realty, ada ini segala macam," tuturnya.
Dony menambahkan, masyarakat perlu memahami bahwa masalah ini sudah mengakar sejak lama. Oleh karena itu, penyelesaiannya membutuhkan kesabaran dan ketelitian agar tidak menimbulkan persoalan baru di sektor konstruksi nasional.
Restrukturisasi BUMN Karya menjadi agenda penting pemerintah untuk menjaga keberlanjutan proyek infrastruktur strategis. Keberhasilan pembenahan ini akan menentukan kesehatan keuangan negara dan kepercayaan investor terhadap industri konstruksi dalam negeri.