SERANG — Polemik soal kategori "super kaya" dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) akhirnya mendapat klarifikasi dari akademisi. Pengamat ekonomi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta), Hadi Sutjipto, meminta masyarakat tidak serta-merta menyamakan angka pengeluaran Rp3 juta per kapita dengan besaran gaji bulanan seorang pekerja.
Menurut Hadi, istilah per kapita dalam statistik sosial ekonomi memiliki arti yang spesifik. Angka tersebut dihitung berdasarkan setiap anggota keluarga, bukan akumulasi pendapatan satu orang pencari nafkah.
Rp3 Juta Per Kapita Bukan Berarti Gaji Rp3 Juta
Hadi memberikan ilustrasi sederhana untuk menjelaskan konsep ini. Dalam sebuah rumah tangga dengan empat anggota keluarga, pengeluaran Rp3 juta per kapita berarti total konsumsi bulanan mencapai sekitar Rp12 juta. Jika jumlah anggota keluarga lima orang, maka total konsumsinya sekitar Rp15 juta per bulan.
"Kalau rumah tangga ada empat orang, pengeluaran Rp3 juta per kapita berarti total konsumsi rumah tangga sekitar Rp12 juta per bulan. Kalau lima anggota keluarga, berarti sekitar Rp15 juta," jelas Hadi, Rabu (19/8/2026).
Dengan logika tersebut, Hadi menegaskan bahwa seorang kepala keluarga dengan penghasilan Rp3 juta per bulan tidak bisa langsung disebut masuk kategori tersebut. Kondisi ekonominya akan sangat berbeda jika ia harus menghidupi tiga orang lainnya dibandingkan dengan seseorang yang hanya membelanjakan uangnya untuk kebutuhan pribadi.
"Konsep Rp3 juta per kapita itu sama sekali bukan berarti seorang kepala keluarga bergaji Rp3 juta," tegasnya.
Kekayaan Tidak Bisa Diukur dari Pengeluaran Bulanan
Lebih jauh, Hadi menilai pengukuran kondisi ekonomi rumah tangga tidak bisa hanya bertumpu pada besaran pengeluaran dalam satu bulan. Ada faktor struktural lain yang justru lebih menentukan kesejahteraan sebuah keluarga.
Kepemilikan aset seperti rumah, tanah, hingga beban utang menjadi variabel yang tidak kalah penting. Hadi mencontohkan, seseorang dengan pendapatan Rp4 juta per bulan belum tentu lebih sejahtera jika tidak memiliki rumah dan menanggung utang besar. Sebaliknya, individu dengan pengeluaran Rp2 juta bisa saja memiliki rumah dan tanah yang menjadi jaminan ekonomi jangka panjang.
"Orang dengan pendapatan Rp4 juta belum tentu lebih kaya kalau tidak punya rumah dan memiliki utang besar. Sebaliknya, orang dengan pengeluaran Rp2 juta bisa memiliki rumah atau tanah," ujarnya.
Oleh karena itu, Hadi menekankan bahwa kekayaan merupakan konsep yang lebih luas daripada sekadar angka konsumsi bulanan. Publik perlu memahami konteks statistik sebelum menarik kesimpulan tentang kondisi ekonomi seseorang.
Data DTSEN Bersumber dari BPS
Sementara itu, Sekretaris Dinas Sosial Provinsi Banten, M. Nuh Suradilaga, menjelaskan bahwa pengelompokan berdasarkan pengeluaran per kapita dalam DTSEN merupakan data resmi yang berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS). Pihaknya hanya menerima data yang sudah diolah oleh lembaga statistik tersebut.
"Dari BPS yang menentukan. Kita given dari BPS. Termasuk 39 indikator itu dari BPS," ungkapnya.
Pernyataan senada disampaikan Statistisi Ahli Madya BPS Banten, Awang Pramila. Ia menegaskan bahwa pembagian desil dalam DTSEN menggunakan basis per kapita atau per orang, bukan per kepala keluarga.
"Perkiraan itu pembagian desil berdasarkan per kapita," kata Awang.
Penjelasan para narasumber ini menegaskan bahwa angka pengeluaran per kapita dalam DTSEN harus dibaca sesuai kaidah statistik. Data tersebut tidak bisa diterjemahkan secara sederhana sebagai label "super kaya" atau besaran gaji seseorang. Pemahaman yang tepat terhadap istilah ini menjadi penting agar data sosial ekonomi nasional tidak menimbulkan persepsi keliru di tengah masyarakat.
