BANTEN — Pemerintah menyiapkan peta jalan elektrifikasi kendaraan hingga 2060 yang akan mengganti lebih dari 170 juta kendaraan bermesin pembakaran internal (ICE) di Indonesia dengan kendaraan listrik produksi dalam negeri. Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza menyebut sepeda motor jadi prioritas utama, dengan tahapan perluasan bertahap dari kota besar ke seluruh provinsi.
Faisol menyampaikan rencana tersebut dalam acara Periklindo Electric Vehicle Conference 2026 di Jakarta, Rabu (28/10/2026). Menurut dia, pemerintah telah menyusun tahapan elektrifikasi untuk berbagai jenis kendaraan, mulai dari motor, mobil penumpang, bus, hingga kendaraan niaga.
"Ada roadmap untuk kendaraan listrik yang sedang kami siapkan hingga tahun 2060, di mana kita pelan-pelan akan mengganti semua kendaraan (ICE) yang jumlahnya 170 juta lebih itu dengan kendaraan listrik yang diproduksi di Tanah Air kita," kata Faisol.
Angka 170 juta kendaraan itu bukan proyeksi, melainkan populasi kendaraan bermesin bensin yang sudah beroperasi di jalanan Indonesia saat ini. Artinya, program ini menyentuh hampir seluruh pengguna kendaraan pribadi dan usaha di Tanah Air, bukan sekadar segmen awal pengadopsi teknologi.
Faisol menegaskan sepeda motor menjadi sasaran utama dalam program elektrifikasi. Pada periode 2027-2030, pemerintah memfokuskan penggunaan motor listrik untuk kurir, ojek daring, armada perusahaan, kendaraan dinas, serta masyarakat di kota-kota besar.
"Lalu pada 2031 hingga 2035 kita akan memperluas ke seluruh provinsi di tanah air kita," ungkapnya.
Pilihan motor sebagai prioritas masuk akal dari sisi volume. Sepeda motor mendominasi populasi kendaraan nasional, sehingga dampak penggantiannya terhadap konsumsi bahan bakar dan emisi jauh lebih besar dibanding mobil penumpang. Namun tahapan ini juga menyiratkan bahwa pengguna motor pribadi di luar kota besar baru tersentuh setelah 2031.
Untuk angkutan umum, pemerintah menargetkan kota-kota yang telah memiliki koridor siap elektrifikasi mulai menggunakan bus dan angkutan umum listrik pada periode 2027-2030. Pendekatan ini bergantung pada kesiapan infrastruktur di masing-masing kota, bukan diterapkan serentak.
Fokus pada koridor yang sudah siap menunjukkan pemerintah memilih jalur bertahap ketimbang memaksakan elektrifikasi di wilayah yang belum punya fasilitas pendukung. Pembaca perlu mencermati detail koridor mana saja yang masuk daftar, karena bahan belum menyebutkannya.
Untuk mobil penumpang, pemerintah akan mendorong perluasan model yang diproduksi di dalam negeri, terutama mobil keluarga dan mobil kompak yang sesuai kebutuhan masyarakat Indonesia.
"Kita juga akan menyiapkan agar pada tahun 2027 hingga 2030 memperluas model yang diproduksi di dalam negeri terutama untuk mobil atau kendaraan keluarga dan kendaraan kompak yang sesuai untuk kebutuhan di Indonesia," kata Faisol.
Kalimat ini mengisyaratkan syarat lokal: kendaraan listrik yang menggantikan ICE bukan unit impor, melainkan hasil produksi dalam negeri. Bagi konsumen, ini berpotensi menekan harga lewat skema TKDN, tetapi juga membatasi pilihan model di fase awal.
Elektrifikasi juga mencakup kendaraan niaga dan truk, baik untuk penggunaan off-road maupun on-road. Pemerintah akan mendorong perusahaan pengguna kendaraan menyiapkan armada listrik untuk kebutuhan angkutan mereka.
Segmen niaga punya tantangan berbeda dari kendaraan pribadi: jarak tempuh harian panjang, beban berat, dan waktu operasional yang ketat. Bahan tidak menyebut insentif atau skema pendanaan khusus untuk perusahaan yang diminta beralih, sehingga insentif jadi pertanyaan terbuka.
Rencana ini memberi gambaran arah kebijakan, tetapi belum menjawab pertanyaan paling praktis bagi konsumen: berapa harga kendaraan listrik lokal nanti, dan apa konsekuensi bagi yang tetap memakai kendaraan bensin setelah tahapan berjalan.