BANTEN — Sebanyak 200.815 UMKM di Jawa Tengah kini mengantongi sertifikat halal, angka yang terus dikejar dari total sekitar 4,2 juta pelaku usaha di provinsi itu. Pemprov Jateng menyiapkan penguatan ekosistem halal sebagai fondasi pariwisata ramah muslim pada 2027. Sertifikasi dibarengi pengawasan berkala agar status halal tak sekadar dokumen.
Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen menegaskan capaian sertifikasi halal akan terus ditingkatkan. Menurutnya, dari sekitar 4,2 juta UMKM yang ada, baru 200.815 yang sudah bersertifikat halal. Karena itu, pendampingan bagi pelaku usaha yang belum mengantongi izin halal menjadi prioritas.
Penguatan ekosistem halal sejalan dengan arah pembangunan Jawa Tengah pada 2027, yakni penguatan pariwisata ramah muslim dan ekonomi syariah berkelanjutan. Taj Yasin menilai keterlibatan seluruh pemangku kepentingan menjadi syarat, termasuk BPJPH, Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), dan Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H).
"Kami membutuhkan semua stakeholder. Kami juga membutuhkan penyelia untuk pengawasan produk-produk halal yang sudah memiliki izin. Tentu, kami juga mengawal pelaku usaha yang belum mengantongi izin halal agar mendapatkan sertifikat halal," ujar Taj Yasin dalam keterangannya, Sabtu (7/11/2026).
Pernyataan itu disampaikan Taj Yasin saat Workshop Pengembangan Ekosistem Halal di Balai Pelatihan Koperasi dan UMKM (Balatkop UMKM) Provinsi Jawa Tengah, Sabtu (7/11). Forum ini mempertemukan pemprov dengan BPJPH, LPH, dan LP3H Hidayatullah untuk menyelaraskan pendampingan sertifikasi.
Menurut Taj Yasin, pendampingan sertifikasi halal perlu berjalan beriringan dengan pengawasan. Sertifikat halal tidak boleh sekadar menjadi dokumen perizinan, tetapi harus diikuti pemeriksaan berkala untuk memastikan konsistensi proses produksi sesuai ketentuan.
Selain sertifikasi dan pengawasan, Taj Yasin menekankan pentingnya keterbukaan informasi mengenai produk halal dan nonhalal. Seluruh pelaku usaha diminta memberikan informasi yang jelas agar masyarakat dapat memilih produk sesuai kebutuhan dan keyakinannya.
Penguatan ekosistem halal, kata dia, bukan berarti membatasi keberadaan produk nonhalal. Keterbukaan informasi dan penyediaan fasilitas yang memadai justru dinilai menciptakan kenyamanan bagi seluruh masyarakat.
Dalam pengembangan pariwisata ramah muslim, Taj Yasin meminta destinasi wisata di Jawa Tengah mulai mengidentifikasi kebutuhan wisatawan muslim. Salah satunya dengan menyediakan pusat kuliner atau kedai makanan bersertifikat halal di kawasan wisata.
Fasilitas pendukung di hotel juga masuk permintaan yang sama, termasuk di destinasi wisata alam dan buatan. Bagi traveler yang merencanakan liburan keluarga, ketersediaan kuliner bersertifikat halal di kawasan wisata menjadi pertimbangan praktis sebelum berangkat.
Kolaborasi Pemprov Jateng, BPJPH, LPH, dan LP3H Hidayatullah diharapkan memperkuat pendampingan sekaligus pengawasan produk halal. Ekosistem halal yang berkembang dinilai mampu mendukung daya saing UMKM serta sektor pariwisata daerah.
Untuk informasi terkini soal destinasi ramah muslim dan kuliner bersertifikat halal di Jawa Tengah, wisatawan dapat mengonfirmasi langsung ke dinas pariwisata setempat.