SERANG — Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Banten Sofwan Kurnia menyampaikan capaian pertumbuhan tersebut dalam Taklimat Media Triwulan III 2026 di Kota Serang, Selasa 10 November 2026. Menurut Sofwan, penguatan investasi, konsumsi masyarakat, dan kinerja sejumlah lapangan usaha utama menopang angka pertumbuhan daerah.
Sektor konstruksi melesat paling tinggi. Pembangunan infrastruktur strategis, pengembangan industri petrokimia, dan kawasan industri di Banten disebut menjadi pendorong utama.
Industri pengolahan menyumbang 30,91 persen terhadap perekonomian Banten, dengan pertumbuhan 3,63 persen. Aktivitas industri masih berada dalam fase ekspansi, tercermin dari indeks PMI-BI sebesar 52,28.
Sektor perdagangan besar dan eceran tumbuh 6,65 persen. Konsumsi rumah tangga terjaga di angka 4,95 persen, sementara konsumsi pemerintah tumbuh 14,90 persen sejalan dengan pelaksanaan program prioritas.
Dari sisi pengeluaran, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) tumbuh 6,82 persen, meningkat dari 5,39 persen pada triwulan sebelumnya. Hingga triwulan III 2026, realisasi investasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) mencapai Rp92,88 triliun.
Sofwan menegaskan momentum pertumbuhan perlu dijaga lewat kolaborasi lintas pihak.
"Menjaga momentum pertumbuhan ekonomi memerlukan sinergi dan koordinasi yang kuat antara Bank Indonesia, pemerintah daerah, perbankan, pelaku usaha, serta seluruh pemangku kepentingan," kata Sofwan.
Kolaborasi tersebut dinilai perlu untuk memperkuat investasi produktif, menjaga stabilitas harga, dan memastikan pertumbuhan ekonomi memberi manfaat lebih luas bagi masyarakat.
BI Banten memprakirakan ekonomi daerah sepanjang 2026 tumbuh pada kisaran 5,1 hingga 5,9 persen. Prospek itu ditopang konsumsi masyarakat, pembangunan infrastruktur strategis, pengembangan kawasan industri, ekspansi industri pengolahan, serta dukungan pembiayaan produktif.
Sejumlah risiko tetap perlu diantisipasi. Mulai dari ketidakpastian ekonomi dan perdagangan global, tekanan daya beli masyarakat, keterbatasan ruang fiskal daerah, hingga potensi keterlambatan proyek investasi.