TANGERANG — Pemerintah Kabupaten Tangerang resmi mendeklarasikan tujuh poin komitmen bersama untuk pelaksanaan SPMB tahun ajaran 2026/2027. Bupati Moch. Maesyal Rasyid menekankan seluruh proses penerimaan murid baru harus berjalan transparan, objektif, dan tanpa pungutan dalam bentuk apa pun.
“Alhamdulillah, acara ini dihadiri langsung dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Provinsi Banten untuk bersama-sama berkomitmen penerimaan murid baru harus betul-betul transparan dan obyektif, tidak ada pungutan apapun untuk penerimaan murid baru tahun 2026,” tegas Maesyal dalam sambutannya.
Empat Jalur Penerimaan yang Tetap Berlaku
Bupati menjelaskan, sistem penerimaan tahun ini masih menggunakan empat jalur utama. Keempatnya adalah jalur afirmasi, prestasi, domisili, dan mutasi. Proses pendaftaran dilakukan melalui dua mekanisme, yaitu daring (online) dan luring (offline), disesuaikan dengan kondisi wilayah di Kabupaten Tangerang.
“Ada 4 metode yang masih kita laksanakan antara lain melalui metode afirmasi, metode prestasi, domisili dan juga mutasi,” jelas Maesyal.
51 SMP Negeri Gunakan Sistem Daring
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang, Dadan Gandana, merinci bahwa dari total 95 SMP negeri, sebanyak 51 sekolah akan menerapkan sistem daring. Sisanya tetap membuka jalur luring untuk mengakomodasi calon murid di wilayah yang belum terjangkau infrastruktur digital.
Dinas Pendidikan juga melakukan sejumlah perbaikan teknis. Di antaranya penguatan sistem teknologi bersama Dinas Kominfo dan Pusdatin Dikdasmen, peningkatan transparansi seleksi, penguatan verifikasi dan validasi data calon murid, optimalisasi layanan pengaduan masyarakat, serta pengawasan lintas sektor.
Bagi yang Tak Lolos Negeri, Pemkab Siapkan Sekolah Gratis
Maesyal mengimbau masyarakat tidak berkecil hati jika anaknya belum diterima di sekolah negeri. Pemerintah Kabupaten Tangerang, kata dia, terus berupaya memberikan perlakuan setara antara sekolah negeri dan swasta.
“Enggak masuk di negeri, di swasta pun kita sudah memulai gratiskan secara bertahap,” ujarnya.
Bupati menargetkan program sekolah gratis untuk SD dan SMP swasta umum dapat terealisasi sepenuhnya paling lambat tahun 2028 atau 2029. Langkah ini dinilai sebagai solusi jangka panjang untuk pemerataan akses pendidikan di wilayah tersebut.
Deklarasi Jadi Landasan Pengawasan
Dadan Gandana menambahkan, kegiatan sosialisasi dan deklarasi komitmen bersama ini merupakan bentuk keseriusan pemerintah daerah. Tujuh poin deklarasi yang diteken menjadi dasar pelaksanaan SPMB agar tertib administrasi, tertib teknis, dan benar-benar transparan.
“Pelaksanaan SPMB tahun ajaran 2026/2027 harus akuntabel, objektif, dan berkeadilan,” tegas Dadan.
Dengan adanya deklarasi ini, masyarakat diharapkan lebih aktif mengawasi proses penerimaan murid baru dan melaporkan jika menemukan indikasi pungutan liar atau kecurangan seleksi. (Sul)
